Kota Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan seluruh pekerja industri batu kapur yang ditutup permanen di kawasan Cipatat, Kabupaten Bnadung Barat, akan diberi bantuan.
Tak hanya itu, para pekerja terdampak penutupan permanen industri batu kapur itu juga akan diberikan pekerjaan baru yang lebih layak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Namun rencana Pemprov tersebut disambut dengan bertambahnya jumlah pekerja terdampak secara mendadak. Penambahan jumlah bahkan mencapai hingga 100 persen dari data awal.
Baca juga: Baznas Kota Cimahi Cari Pimpinan Baru, 22 Orang Ikuti Seleksi
“Jumlah orang yang harus mendapat bantuan dan alih kerjanya ternyata bertambah dari 508 menjadi 1.000,” ungkap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada awak media, Selasa (4/8/2026) .
Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM itu menyebut penambahan jumlah merupakan hal yang biasa terjadi saat rencana pemberian bantuan diisampaikan pihaknya.
“Biasa kalau begitu dengar mau mendapat bantuan suka berubah jumlah. Tapi kita lagi identifikasi agar mereka betul-betul bekerja di sektor pertambangan atau industri kapur,” ujarnya.
Baca juga: Adhitia Yudisthira Optimis Zakat Bisa Jadi Alat Utama Selesaikan Masalah Sosial Kota Cimahi
Sebelum bantuan dan alih kerja dilakukan, KDM mengatakan akan terlebih dahulu memastikan bahwa para penerimanaya benar-benar merupakan eks pekerja industri kapur Cipatat.
Melalui identifikasi dan verifikasi yang dilakukannya, ia memastikan seluruh eks pekerja industri batu kapur Cipatat akan diakomodasi oleh Pemprov Jawa Barat.
Sebelumnya , KDM menyebut telah menutup secara permanen lima pabrik pengolahan batu kapur di kawasan tersebut karena dinilai banyak pelanggaran yang tak bisa lagi diberikan toleransi.
Baca juga: Pastikan Akurasi dan Validitas Pemutakhiran Data Parpol, Bawaslu Kota Cimahi Lakukan Pengawasan
“Ditutup permanen karena itu sudah melanggar dari sisi apapaun,” tegasnya.
Pada sidak yang dilakukan beberapa waktu sebelumnya , gubernur mengetahui langsung dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan pihak perusahaan. Tak hanya itu, upah bagi pekerjanya pun jauh dari ketentuan, termasuk tak ada jaminan kesehatan yang didapatkan pekerja.
Pasca penutupan tersebut, pemerintah akan memberikan bantuan dan alih kerja bagi karyawan kelima perusahaan agar tetap mendapatkan pengahasilan.***(Heryana)
