Kota Bandung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memastikan setiap warga miskin penderita penyakit kronis tetap mendapatkan jaminan kesehatan.
Kebijakan tersebut dikeluarkan Pemprov Jabar menyusul tercoretnya sejumlah warga miskin penderita penyakit kronis dari data Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Mereka yang tercoret merupakan masyarakat miskin yang sebelumnya termasuk dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari Kemensos RI.
Baca juga: Penerbit Erlangga Tutup The Voice Fest at Braga dengan Festival Musik, Hadirkan Gilang Ramadhan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sebuah pernyataannya, menyampaikan bahwa saat ini banyak diantara masyarakat miskin yang termasuk dalam PBI-JK justru tercoret dari data d Kemensos.
Tak sedikit diantara mereka yang tercoret justru merupakan penyintas penyakit seperti gagal ginjal yang harus rutin melakukan cuci darah, bahkan penderita kanker yang harus rutin kemoterapi.
Untuk itu, pihaknya akan segera melakukan langkah cepat mendata masyarakat Jawa Barat yang benar-benar dalam kondisi seperti yang disebutkan Gubernur yang akrab disapa KDM itu.
Baca juga: Potensi Longsor Ancam Keselamatan, Warga Desa Sukajaya Lembang Terpaksa Mengungsi
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mengambil langkah untuk mengidentifikasi mendata seluruh warga Jawa Barat yang betul-betul tidak mampu, yang memiliki penyakit kronis,” kata KDM, Minggu (8/2/2026).
Mayarakat Jawa Barat yang terdata nantinya akan tetap mengakses layanan kesehatan seperti biasa. Soal iuran BPJS kesehatan mereka, Pemprov Jabar akan membayarnya, sehingga warga ta perlu menunda pengobatan.
“Mari kita bersama bergandengan tangan, tidak lupa menjaga diri merawat diri bagi mereka yang mampu mengasuransikan agar pada saat kita susah ada jaminan untuk pengobatannya,” pesan gubernur.
Baca juga: Ratusan Pelajar Ikuti Persami KKRI Lanud Sulaiman, IQ Tinggi Bisa Jadi Penerbang
Sebelumya beredar kabar bahwa Kemensos meakukan pemutakhiran data penerima bantuan jaminan kesehatan dengan dalih agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran.
Sayangnya akibat pemutakhiran tersebut justru berdampak paa tercoretnya sejumlah masyarakat miskin penyintas penyakit kronis yang masih benar-benar membutuhkan bantuan dalam mengakses layanan kesehatan dan pengobatan penyakit yang mereka derita.***(Heryana)
