Kota Cimahi – Anggota Komisi III DPRD Kota Ciamhi Enang Sahri mempertanyakan tidak digunakannya beberapa mata anggaran untuk perbaikan sungai yang berada di RW 28,Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara.
Menurutnya, perbaikan sungai yang berada diperbatasan antara Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu semestinya bisa dilakukan dengan menggunakan anggaran yang ada.
“Ada BTT (Biaya Tak Terduga), ada anggaran bencana, kenapa gak dipakai saja,” kata Enang Sahri.
Baca juga: Geram, Wakil Gubernur Jabar Minta Polisi Tangkap Penghina Suku Sunda
Pengunaan pos anggaran tersebut bisa dilakukan meski diakui ada keterbatasan dalam sistem penganggaran. Namun Enang Sahri menegaskan jangan sampai menunggu hingga muncul kejadian yang lebih parah.
“Mungkin sistem peganggaran kita akui ada segala keterbatasan, tapi dengan kondisi sekarang ini kita menunggu orang hanyut, orang kena musibah, apakah selalu akan seperti itu?,” tanyanya tegas.
Sejauh ini, akibat kondisi sungai yang susah sangat kritis dan kerab menyebabkan banjir yang mengenangi rumah warga Kota Ciamh yang berada di sekitar sungai.
Baca juga: Anggota DPRD Cimahi Sentil Dinas Terkait Segera Lakukan Langkah Konkret Atasi Banjir Cipageran
Enang bilang, seharusnya pihak terkait segera bertindak melakukan perbaikan. Meski sungai berada di antara dua daerah, namun yang terdampak merupakan warga Kota Cimahi.
“Maka hasrus ada tindakan yang kita lakukan. Nyatakan dulu lah disini supaya ini bisa terbenahi, sehingga alurnya bisa lebih baik,” imbuhnya.
Diakui politisi Partai Nasdem itu jika beberapa program seperti pembuatan kolam retensi atau embung memerlukan proses panjang yang dimulai dari pembebasan lahan.
Baca juga: Enang Sahri Soroti Kondisi Selokan Perbatasan Cimahi-KBB: Masyarakat Jadi Korban
Namun perbaikan sungai menurutnya menjadi langkah konkret yang harus segera dilakukan karena memliki dampak yang nyata terhadap masyarakat.
“Caranya, di sini hulunya kita bereskan, di hilir juga, dan kalau perlu kita bikin sodetan di tengah jalan, supaya menghindari banjir saja,” jelasnya.
Ia menyinggung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi agar segera mengambil tindakan dan melepaskan pemikiran bahwa di sungai tersebut ada wilayah KBB. Pasalnya, masyarakat Kota Cimahi menurutya jelas merupakan pihak yang terdampak.
Baca juga: Tiba Pakistan, Prabowo Akan Bahas Penguatan Hubungan Diplomatik
“Mungkin saja KBB berpikir “ah da urang mah teu berkepentingan” (ah kita tidak berkepentingan ini, Sunda red). Makanya kita harus mengambil langkah yang pasti dan nyata untuk masyarakat,” pungkasnya.***(Heryana)
