Kota Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut Bappeda Jabar telah menyiapkan anggaran khusus bagi kader PKK yang akan ditugaskan melakukan pendataan kesehatan masyarakat.
Data hasil kerja para kader PKK itu nantinya akan menjadi dasar perumusan kebijakan penanganan maslah kesehatan di Jawa Barat, termasuk penanganan stunting.
Beberapa masalah kesehatan menjadi konsen Pemdaprov Jawa Barat untuk ditangani secara khusus dengan dukungan anggaran dan proses penanganan yang terukur.
Baca juga: Delapan Kader PKK Terima Pin Emas, Gubernur Hadiahi Paduan Suara Rp50 Juta
“Kami akan menghitung kebutuhan biaya penanganan selama satu tahun untuk stunting, lepra, TBC, dan penyakit lainnya,” kata Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan dalam acara Hari Kesatauan Gerak PKK ke-53, Selas (18/11/2025).
Ia menegaskan, seluruh penanganan masalah kesehatan khusus yang dimaksudnya tersebut akan dibiayai hingga tuntas. Dalam hal ini, kata KDM, kader PKK akan menjadi pemandunya.
Terkait stunting yang hingga kini menjadi prioritas, meski angka kasusnya cenderung menurun KDM tetap memastikan penanganannya akan menjadi utama. Kader PKK dan aparatur desa akan diposisikan di garda terdepan.
Baca juga: HKG ke-53, Kader PKK Jawa Barat Mantapkan Peran Dukung Terwujudnya Jabar Istimewa
Lebih dari itu, mantan Bupati Purwakarta itu juga menyebut akan memberdayakan dana desa dalam upaya penanganan stunting. Hal tersebut diyakini KDM tak akan mengganggu dana desa yang ada, karena sektor infrastruktur ditangani Pemdaprov Jabar.
Maka dari itu, pemerintah desa dinilai KDM memiliki ruang lebih luas untuk fokus pada isu penanganan kesehatan masyarakat.
Dam kesempatan itu, gubernur juga mengingatkan kembali mandat besar PKK sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat dan penyelesai masalah di tingkat keluarga maupun komunitas.***(Heryana)
Sumber: Humas Jabar
