Kota Bandung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan menerapkan aturan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah alias work from home (WFH) mulai Kamis (6/11/2025).
Dijelaskan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, penerapan WFH November ini merupakan uji coba sebelum penerapan efektif mulai Januari 2026 mendatang.
Herman bilang, akan mencoba dua skema WFH yang nantinya diterapkan kepada ASN di lingkungan Pemrov Jabar. Skema yang akan diujicoba besok adalah skema pertama, dimana WFH diberlakukan pada setiap Kamis.
Baca juga: Sempat Viral, Kasus Diduga Pembegalan Ternyata Perkelahian Antar Saudara
“Ada dua pola, yang pertama WFH setiap Kamis. Pelayanan publik tetap jalan, pimpinan tetap jalan, yang lain bisa dari rumah,” jelasnya.
WFH diberlakukan bagi sebagian ASN dengan tugas yang memang bisa dikerjakan dari rumah, serta kegiatan lain yang tidak harus selalu dilaksanakan di kantor, semisal rapat konsolidasi dan administrasi.
Selain diterapkan hanya pada hari Kamis, Pemprov juga akan mencoba skema kedua penerapan WFH, skema itu disebut Herman dengan istilah fifty-fifty, dimana separuh dari jumlah pegawai melaksanakan WFH dalam sepekan, separuh lainnya tetap di kantor.
Baca juga: TKD Berkurang, Pemprov Jabar Justru Tingkatkan Anggaran Pembangunan Dua Kali Lipat
“Kami juga sedang menjajaki 50-50, kita Selasa-Jumat menerapkan setengahnya (ASN) di kantor, setengahnya lagi di rumah, ini kami sedang ujicobakan untuk mengetahui yang efektif yang mana,” imbuhnya.
Penerapan WFH disebut Herman sebagai upaya efisiensi yang dilakukan Pemprov Jabar akibat adanya pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) yang secara otomatis berdampak pada berkurangnya besaran APBD Jabar 2026.
Diketahui, proyeksi APBD 2026 Provinsi Jawa Barat yang sedianya menyentuh Rp31,1 triliun, akhirnya berkurang menjadi Rp28 triliun setelah adanya pengurangan TKD sebesar Rp2,4 triliun.
Baca juga: Satu Ruangan Kelas SMP Pasundan 1 dan 2 Ambruk, Enam Siswa Alami Luka
Di tengah keterbatasan APBD, Pemprov Jabar kata Herman lebih memilih melakukan efisiensi di internal, agar anggaran yang ada dialihkan pada pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bahkan beberapa pos anggaran justru mengalami kenaikan berkali lipat. Sebagai contoh anggaran infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan lainnya, pada 2026 naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi Rp4 triliun.
Kenaikan anggaran juga dilakukan Pemprov Jabar pada sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan desa. Maka Sekda menegaskan bahwa pengurangan TKD tidak menjadi masalah bagi program pembagunan di Jawa Barat.
Baca juga: Banjir Dayeuhkolot Sebabkan 3.000 Rumah Terendam, Ribuan Warga Mengungsi
“Pembangunan tetap kita pacu, kita tidak cengeng. Karena pemimpin itu diuji dengan kesulitan. Melaksanakan tugas dengan biaya memadai itu hal biasa. Tapi kalau pemimpin bisa bekerja efektif di tengah keterbatasan itu baru luar biasa,” tandasnya.***(Heryana)
