Jakarta – Ajakan aksi demo 25 Agustus belakangan mewarnai jagat media sosial hingga tiba waktunya pada Senin (25/8/2025). Ribuan massa memadati depan Gedung DPR RI untuk berunjuk rasa menuntut dibubarkannya lembaga legislatif itu.
Ajakan untuk turun dalam demo 25 Agustus juga diakui Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, diterimanya melalui berbagai platform media sosial.
Namun dengan tegas Jumhur Hidayat melarang seluruh anggota KSPSI untuk turut serta dalam demo 25 Agustus, yang menurutnya tidak jelas siapa penanggung jawab aksi dengan isu menuntut pembubaran DPR.
Baca juga: Delapan Organisasi Sekolah Swasta Cabut Gugatan Atas Kebijakan Rombel 50 Siswa
Larangan menurut Jumhur Hidayat terutama ia sampaikan kepada seluruh anggota KSPSI di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
“Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya,” kata Jumhur kepada awak media, Senin (25/8/2025).
Tak hanya itu, melalui media sosial, Jumhur juga mengatakan jika aksi yang dilakukan di depan Gedung DPR RI itu sangat rentan ditunggangi oleh pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi.
Baca juga: Hari Ini Prabowo Subianto Lantik Kepala BNN dan Delapan Duta Besar
Tanpa penanggung jawab dan isi tuntutan yang jelas, Ketua KSPSI itu khawatir aksi demo justru malah berpotensi rusuh serta hanya dimanfaatkan segelintir elit untuk memuluskan praktik politik.
“Kalau tidak jelas penanggngjawabnya, ini rawan rusuh. Jangan sampai buruh dan rakyat jadi tameng kepentingan elit politik,” tegasnya.
Jumhur mengatakan bahwa tuntutan perubahan kebijakan akan lebih tepat jika diarahkan kepada pemerintah. Karena sistem politik di Indonesia menurutnya, lebih dibebankan kepada eksekutif.
Baca juga: Bojan Hodak Soroti Mandulnya Lini Depan Persib Saat Lawan PSIM
Hanya saja, ia mengklaim jika pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, saat ini sedang memperjuangkan keadilan serta melakukan upaya pemberantasan korupsi.
Ia bahkan menyebut kebijakan yang biasanya dikendalikan oligarki pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo, kini mulai diubah oleh Prabowo dengan mengedepankan kepentingan rakyat.***(Heryana)
