Kota Cimahi – Fasilitas kendaraan dinas dengan spesifikasi terbilang mewah sudah menjadi hal biasa bagi pejabat negara, termasuk Kepala Daerah. Mobil yang mewah sudah barang tentu berkorelasi dengan harga yang tak murah.
Jika fasilitasi mobil mewah dianggap biasa bagi Kepala Daerah, lain halnya dengan Wali Kota Cimahi Ngatiyana. Dirinya bersama Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira menolak fasilitas mobil mewah selama memimpin Kota Cimahi lima tahun ke depan.
“Kami tak perlu dibelikan mobil mewah, ngapain juga harus miliaran,” kata Ngatiyana usai menghadiri sosialisasi Ketentuan Umum di Bidang Bea dan Cukai di Mal Pelayanan Publik, Senin (24/3/2025).
Baca juga: Sebanyak 31 Nama Berikut Dilantik Presiden Prabowo Jadi Duta Besar LBBP
Ia mengatakan, mobil dengan harga Rp600 juta sudah cukup baginya. Di sisi lain, pensiunan TNI Angkatan Darat itu lebih memilih anggaran pembelian mobil mewah dialihkan untuk keperluan masyarakat atau pembangunan infrastruktur.
Sementara disinggung soal pembaruan mobil para Kepala Dinas, Ngatiyana menyebut hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Menurutnya, mobil yang digunakan Kepala OPD di Kota Cimahi selama ini sudah cukup tua serta sering mengalami kendala (kerusakan).
“Mobil yang di pakai para Kepala Dinas itu Toyota Rush bekas DPRD. Sekarang usianya sudah sekitar 10 tahun, wajar kalau sering mogok,” tambah Ngatiyana.
Baca juga: Wali Kota Cimahi Ingatkan Warga Akan Peredaran Rokok Ilegal: Rugikan Kesehatan dan Negara
Sebagai solusi, Pemkot Cimahi menurutnya akan memfasilitasi para Kepala Dinas dengan mobil baru. Namun dirinya memastikan jika pengadaan mobil yang dimaksud adalah dengan sistem sewa.
Dijelaskan Ngatiyana, sistem sewa untuk mobil dinas Kepala SKPD Kota Cimahi dipilih dengan tujuan efisiensi anggaran. Dengan sewa, lanjut Ngatiyana, Pemkot Cimahi tak perlu memikirkan biaya perawatan.
“Dengan sewa, pemeliharaannya ditanggung pihak ketiga, jadi tidak membebani APBD,” jelasnya.
Baca juga: Buntut Hilang Rendang 200 Kilogram, Konten Kreator Willie Salim Dipolisikan
Ia menegaskan jika digantinya kendaraan dinas Para Kepala SKPD bertujuan agar operasional dapat berjalan lancar tanpa mengalami kendala seperti mogok saat bertugas.
Tak hanya soal fasilitas mobil mewah yang ditolak, Wali Kota Ngatiyana juga mengaku tidak meminta fasilitas rumah dinas Wali Kota yang mewah. Padahal saat ini, rumah yang menjadi rumah dinas Wali Kota berstatus sewa.
Kendati demikian, dirinya mengakui jika Pemkot Cimahi memiliki rencana membangun rumah dinas khusus untuk Wali Kota di atas lahan seluas 1.200 meter persegi, dengan lokasi tak jauh dari Mal Pelayanan Publik, yang belakangan akan digunakan untuk membangun sekolah.
Baca juga: Respon GMP-Ling Atas Pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Soal Ormas Minta THR
“Saya ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil bukan hanya untuk kepentingan pejabat, tetapi juga untuk kesejahteraan warga Cimahi,” tandasnya.***(Heryana)
