Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, kenaikan tarif PPN 12 persen merupakan amanat Undang-Undang nomor7 Tahun 2021.
Namun, dalam penerapannya, kata Presiden Prabowo, pemerintah memperhatikan sejumlah hal untuk menjadi bahan pertimbangan.
Saat menghadiri agenda penutupan Kas APBN 2024 di kantor Kemenkeu RI, Jakarta, Selasa (31/12/2024), Presiden Prabowo menyebut kenaikan tarif PPN akan memperhatikan kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Tegaskan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah
“Merupakan sikap pemerintah yang saya pimpin, bahwa setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan,” ucapnya tegas.
Selain itu, kata Prabowo, keputusan penerapan kebijakan tarif PPN juga memperhatikan upaya perlindungan terhadap daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi.
Ia menyampaikan, dalam mengeluarkan setiap kebijakan, pemerintahan yang dipimpinnya berkomitmen untuk selalu berpihak pada rakyat.
Baca juga: Kapolres Cimahi Resmikan Gedung SPKT Baru, Ada Edukasi Hukum dan Warung Kejujuran
“Komitmen kita juga berpihak kepada kepentingan nasional, serta berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Prabowo mengungapkan, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 hanya diberlakukan untuk barang dan jasa mewah. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan DPR.
Sedangkan untuk barang dan jasa yang tidak termasuk golongan mewah, penerapan tarif PPN masih tetap mengacu pada keputusan tahun 2022, yakni sebesar 11 persen.
Baca juga: Sempat Dilaporkan Hilang, Gadis Remaja Jadi Korban Pencabulan Kenalan Grup WA
“Artinya untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang mewah, tidak ada kenaikan PPN. Untuk barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat dengan fasilitas tarif PPN nol persen masih tetap berlaku,” jelasnya.***(Heryana)
