Jakarta – Bantahan disampaikan Anggota Koisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher melalui keterangan persna, Jumat (16/8/2024).
Jika sebelumnya Presiden Jokowi menyebut ada penurunan prevalensi stunting yang cukup signifikan sejak 2014-2023, yakni sebesar 15,5 persen justru berbeda dengan pandangan Netty.
“Sayangnya prevalensi stunting 2022-2023 hanya turun 0,1 persen,” ungkapnya.
Baca juga: Perdana, Duplikat Sang Saka Merah Putih Mengangkasa Di Langit Ibu Kota Nusantara
Angka yang disebutkan politisi PKS Asal Jawa Barat itu, disebutnya sangat jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni 14 persen pada 2024.
Selain meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kegagalan penurunan prevalensi, ia pun meminta pemerintah lebih fokus melakukan intervensi secara intens terhadap keluarga Prasejahtera.
“Bahkan, perlu disiapkan insentif finansial untuk memeriksa (ibu hamil dan calon pengantin) dan memenuhi kebutuhan makanan bergizi mereka,” katanya.
Baca juga: Harapan Bupati Bandung di HUT ke79 Kemerdekaan Republik Indonesia
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan laporan bahwa terjadi penurunan prevalensi stunting sebesar 37 persen pada 2014 menjadi 21,5 persen pada 2023.
Laporan tersebut disampaikannya dalam pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MR RI 2024.
Untuk kesekian kalinya Netty kembali menyinggung soal capaian pembangunan di bidang kesehatan yang masih memerlukan atensi pemerintah.
Baca juga: Penjabat Wali Kota Cimahi Ajak Masyarakat Isi Kemerdekaan dengan Pembangunan Multi Sektor
Termasuk disebutnya masih banyak masyarakat yang terkendala saat mengakses layanan jaminan kesehatan akibat adanya tunggakan iuran BPJS.
Lebih lanjut ia juga menyoroti masih minimnya fasilitas kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Di usia Indonesia yang sudah 79 tahun kata Netty, masih ada masyarakat yang harus berjuang keras dengan ditandu menuju fasilitas kesehatan.
Baca juga: Resmi Dikukuhkan, 37 Anggota Paskibraka Kota Cimahi Siap Kibarkan Merah Putih
Kepada pemerintahan baru nanti, ia menaruh harapan agar janji kampanye dapat direalisasikan pada sistem kesehatan nasional untuk dapat diperbaiki dan dilaksanakan secara merata.
“Rakyat menantikan makna hakiki kemerdekaan dalam kehidupan yang adil dan sejahtera,” tutupnya.***(Heryana)
