Presiden Jokowi Pastikan Bantuan Beras 10 Kilogram Hingga Desember 2024

Nasional456 Dilihat

Kalimantan Tengah – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan distribusi bantuan beras 10 kilogram per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan berlanjut hingga Desember 2024.

Hal tersebut Presiden Jokowi sampaikan dihadapan sejumlah penerima manfaat dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Kamis (27/6/2024).

Dalam kegiatan peninjauan di gudang Bulog Buntok, Barito Selatan, Jokowi juga menanyakan langsung kepada masyarakat yang hadir terkait apakah mereka telah menerima bantuan cadangan pangan pada Januari-Juni.

Baca juga: Masih Rangkaian Hari Bhayangkara, Polresta Bandung Gelar Bhayangkara Run

“Setelah Juni nanti Agustus, Oktober, Desember. Sampai Desember diteruskan ya,” ucapnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengecek gudang Bulog untuk memastikan ketersediaan beras masih aman, serta kelancaran distribusi bantuan pangan.

Dilaporkannya, saat ini stok beras nasional ada di angka 1,7 juta ton. Sedangkan di Gudang Bulog Buntok sendiri menurutnya tersedia 1.500 ton beras.

Baca juga: Sekda Kota Cimahi Sebut Pemerintah Tingkatkan Citra Kota Tarik Investasi

“Sekarang Bulog memiliki stok 1,7 juta ton. Di sini saja stoknya 1.500 ton, bukan kilo lho, ton,” ujar Jokowi seperti dikutip dari lama Setkab.

Ia juga memastikan jika bantuan cadangan pangan yang didistribusikan tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Menjawab pertanyaan terkait naik turunnya harga beras, Jokowi mengatakan alasannya, yakni karena harga pangan di seluruh dunia mengalami kenaikan.

Baca juga: Pemprov Jabar dan Bank Indonesia Kembali Gelar Pekan Kreatif Jawa Barat

Penyebabnya kata Jokowi, adalah karena jumlah produksi yang menurun akibat sempat mengalami kekeringan dan gelombang tanah. Hal itu menurutnya, tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia.

Pemerintah menurutnya, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan harga agar tidak merugikan atau membahagiakan salah satu pihak saja antara petani, pedagang, dan masyarakat.

“Pemerintah harus menjaga keseimbangan yang tidak mudah,” pungkasnya***(Heryana)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *