Jakarta – Program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang digulirkan Presiden RI masih memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk diantaranya masih mempertanyakan kesiapan pelaksanaan yang berkeadilan.
Anggota DPR RI dari fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher pun angkat bicara dengan meminta pemerintah menunda rencana penerapan KRIS dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi.
“Kami meminta agar program KRIS ini dievaluasi atau ditunda dulu. Masih terlalu dini menerapkan KRIS,” tegas Netty dalam keterangan persnya, Senin (10/6/2024).
Baca juga: Kapolresta Bandung Lakukan Ground Breaking Pembangunan Rumah Layak Huni Warga
Menurutnya, saat ini masih banyak persoalan mendasar yang belum diselesaikan pemerintah terkait sistem kesehatan.
Sementara penerapan KRIS yang akan dimulai pada 31 Juni 2024 dinilai Netty terlalu terburu-buru yang malah akan menambah panjang daftar PR (Pekerjaan Rumah) pemerintah di sektor kesehatan.
Dimulainya penerapan KRIS telah diatur dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2024. Dalam Perpres tersebut dijelaskan KRIS diterapkan aling lambat pada 30 Juni 2205.
Baca juga: Lakukan Sidak Bus Pariwisata, Menhub Temukan Armada Tak Kantongi Uji KIR
Namun menurut Netty, penerapan KRIS yang terburu-buru justru akan menambah deretan panjang masalah kesehatan di Indonesia.
“Banyak PR klasik di sistem kesehatan kita yang sampai saat ini belum selesai seperti perbaikan layanan, kekurangan nakes, obat-obatan, reaktifasi peserta non-aktif BPJS, tunggakan, ketersediaan kamar dan lain-lain yang harus tetap menjadi prioritas perbaikan,” tambahnya.
Pernyataan Netty yang demikian bukan tanpa alasan, politisi PKS asal Jawa Barat itu mengatakan, saat ini masih banyak fasilitas kesehatan yang belum siap.
Baca juga: Sekda Kota Cimahi Ajak Masyarakat Tanami Lahan Kosong untuk Manfaat Bersama
“Jangan sampai mereka justru mengurangi tempat tidur demi untuk memenuhi KRIS sebagaimana yang diwajibkan pemerintah,” terangnya.***(Heryana)
