Bandung Barat – Pengakuan tersebut disampaikan Kepala dinas Komunikasi, Informatika, dan statistik Kabupaten Bandung Barat (KBB) Yoppie Indrawan, Senin (15/1/2024).
Menurutnya, keberhasilan Pemerintah KBB dalam meningkatkan indeks pelayanan dasar publik terjadi saat Pemkab menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dikutip dari laman resmi Pemda Bandung Barat, peningkatan indeks terjadi signifikan pada 2023, yang merupakan ujung dari RPJMD KBB.
Baca juga: Ratusan Calon Pimpinan Polisi Hadiri Upacara Pembukaan Sespim Lemdiklat Polri 2024
“Alhamdulillah, tahun 2023 capaiannya paling tinggi selama ini yaitu 3,32, dari target kita 3,00,” ungkap Yoppie.
Capaian KBB juga mendapat predikat “Baik” dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Menpan RB nomor 13 Tahun 2024.
Capaian indeks pelayanan dasar publik berbasis SPBE menurut Yoppie mengalami pasang surut sejak diterapkan ada 2018.
Baca juga: Majukan Olahraga Berkuda Tanah Air, Pussenkav Gelar Lomba Arkav Cup 2024
Saat itu kata Yoppie, indeks SPBE berada pada poin 2,6 dengan ambang batas 2,54. Mengalami penurunan pada 2019 menjadi 2,41.
Kenaikan terjadi lagi pada 2020 menjadi 3,17.Turun lagi pada tahun berikutnya menjadi 2,85, kemudian turun kembali ke angka 2,65 pada 2022.
Kenaikan sigifikan terjadi pada 2023 dengan angka 3,5. Angka tersebut menurut Yoppie menjadi yang tertinggi diraih KBB.
Baca juga:Antisipasi Potensi Bencana, BPBD Kabupaten Bandung: Ronda Malam Penting Diaktifkan
Capaian tersebut diharapkannya menjadi motivasi dalam upaya peningkatan. Terlebih Yoppie mengaku, saat ini didukung dengan konsen dari Penjabat Bupati Badung Barat Arsan Latif.
Ke depan, Yoppie Pemda KBB menargetkan indeks SPBE 3,5, sehinga kiini pihaknya getol menggenjot dengan mempersiapkan tim audit secara internal.
Yoppie juga mengklaim jika warga KBB mendukung dan menyambut upaya pihaknya, dengan memberikan respon “puas” terhadap standar pelayanan minimal (SPM) pemda.
Baca juga: Pemkot Cimahi Borong Penghargaan dari Kemenpan RB dan Ombudsman RI
“Respon masyarakat bagus melalui layanan online karena lebih efektif dan efisien,” kata Yoppie.
Penerapan pelayanan masyarakat secara digital di Bandung Barat kata Yoppie, saat ini sudah menyentuh hingga 165 kantor Desa.
Pihaknya juga mengaku terus mendukung dan mendorong setiap perangkat daerah untuk bertransformasi pada pelayanan berbasis digital.
Baca juga: Yuk, Simak Paparan Dokter Rina untuk Pahami Sistem Simpatis dan Parasimpatis Pada Manusia
“Ini untuk mendorong pencapaian optimal Indeks SPBE kita,” pungkasnya.***(Heryana)
