Kabupaten Bandung – Bupati Bandung, Dadang Supriatna mendampingi Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja mereka ke kabupaten Bandung. Agenda kunjungan tersebut adalah terkait preservasi ruas jalan Soreang-Rancabali- Cidaun, dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN 2022 dan 2023 di kecamatan Pasirjambu, Kamis (16/3/23).
Bupati Dadang mengaku dilibatkan dalam menentukan lokasi program preservasi tersebut.
“Harus koordinasi, kenapa? Ada base camp di sini juga saya tidak tahu. Inilah pentingnya ada koordinasi, informasi, sehingga nanti kita bisa bantu jika ada kesulitan,” kata Dadang.
Bupati menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Ia mencontohkan keberhasilan dari kerjasama pentahelix yang dilakukan pihaknya bersama PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Perhutani, dan masyarakat dalam menangani aliran sungai di Rancaekek sepanjang 12 kilometer.
“Bahkan pemilik lahan sampai turut menghibahkan lahannya. Dengan program pentahelix, masyarakat bisa diajak ngobrol dan kerjasama. Kata siapa sifat gotong royong masyarakat Indonesia ini hilang, saya rasa tidak seperti itu,” ungkapnya.
Selain sungai di Rancaekek, keberhasilan program pentahelix kata Dadang juga terjadi saat dilakukan normalisasi sungai Ciwidey-Soreang.
Sementara itu, terkait program preservasi ruas. Jalan Ciwidey-Rancabali-Cidaun, Bupati Dadang mengatakan akan mengundang pihak Perhutani.
“Undangan itu juga termasuk untuk membahas kawasan Rancaupas. Kalau saja Kepala Balai mau memindahkan lokasi (geser trase), saya siap, bahkan jika harus dilakukan minggu depan. Krena saya orang lapangan, tahu persis kebutuhan lapangan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi V DPR RI, Anang Susanto menyampaikan agar sarana dan prasarana jalan dapat diselesaikan sebelum lebaran.
“Kalau secara logika memang tidak mungkin kalau harus clear semuanya. Paling tidak ada perubahan dari yang sebelumnya macet, jadi agak macet. Tidak apa-apa, nanti ada rekayasa jalan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat Wilan Oktavian mengaku mengatakan telah melaporkan program tersebut.
“Tadi kami laporkan bahwa ini dilakukan bertahap. Ada program sampai tahun 2024, yaitu pelebaran jalan sekira 30 km. Tapi lahannya banyak yang memang milik Perhutani, BKSD, PTPN, dan punya warga,” jelasnya.
Wilan juga mengaku mendapat dukungan Bupati Bandung untuk mempercepat penyelesaian lahan milik pemerintah.
“Sebetulnya, kalau dari Perhutani, PTPN, dan BKSDA sudah mendukung, tapi legalnya belum kita dapat. Nah, untuk itu kita minta bantuan Pak Bupati,” katanya.
