Kota Bandung – Salah satu permasalahan wilayah urban seperti kota Bandung, adalah kemacetan. Beberapa kendala yang menghambat meredanya kemacetan, diantaranya karena populasi kendaraan yang kian bertambah, sementara kapasitas jalan raya tidak ada perubahan.
Untuk yang satu ini, Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi, berharap kota Bandung memiliki masterplan dalam menangani masalah kemacetan. Karena menurutnya, penanganan kemacetan tidak hanya dilakukan dalam jangka pendek saja, melainkan jangka panjang.
Pernyataan tersebut disampaikan Yudi dalam Forum Group Discussion (FGD) Penanganan Permasalahan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Bandung ,di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Rabu (2/11/2022).
“Penanganan kemacetan di Kota Bandung dibutuhkan masterplan yang jelas, sehingga bisa berdampak jangka panjang,” ujarnya.
Dikatakan Yudi, penanganan kemacetan dinilai relevan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Bandung. Disi lain, Keterbatasan anggaran menurut Yudi, juga menjadi persoalan, sehingga upaya tersebut harus dilaksanakan dengan partisipasi pihak lain, agar tidak hanya mengandalkan APBD.
“APBD Kota Bandung terbatas untuk penyelesaian persoalan kemacetan di Kota Bandung, seperti untuk infrastruktur dan lainnya,” katanya.
Yudi menambahkan, ruas jalan di kota Bandung dan kapasitasnya tidak seimbang dengan jumlah kendaraan saat ini. Sehingga kata Yudi, diperlukan langkah inovatif berkualitas dalam menyelesaikannya.
Konsep konversi moda transportasi juga disoroti Yudi. Tiga angkot menjadi satu bus, menurutnya perlu diupayakan terwujud mengingat jumlah angkot yang dipandang Yudi sudah terlalu banyak.
“Berbagai inovasi atau program penanganan terkait persoalan kemacetan harus diupayakan tidak hanya sesaat, tapi harus berjangka panjang,” tuturnya.
Sebagai pengingat, pada 2016 kota Bandung pernah menggagas konsep angkot pintar sebagai solusi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi saat itu. Kelanjutan dari konsep tersebut ternyata dipertanyakan Yudi. Bahkan ia mengatakan, program inovasi yang udah ada di kota Bandung harus jelas pelaksanaannya agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya.***(hry).
