Kota Bandung – Kecamatan Bojongloa Kaler melakukan sebuah terobosan dalam menangani masalah sosial di wilayahnya. Inovasi yang dilakukan adalah dengan membentuk relawan khusus menyelesaikan masalah sosial dengan nama Tim Sosial Respon (TSR) Bojongloa Kaler Sosial Respon (Bongsor).
Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang dulu disebut dengan istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tak hanya oleh Dinas Sosial saja, namun harus dibantu pihak lain, dalam hal ini adalah kewilayahan, masyarakat, dan dunia usaha.
Melalui TSR Bongsor, kecamatan Bojongloa Kaler turut berupaya menangani PPKS yang dianggap mendesak untuk dituntaskan.
Ketua TIM Bongsor, Rudi Sugandi menjelaskan terkait fungsi dari organisasinya. Menurut Rudi TSR Bongsor merupakan gabungan dari beberapa organisasi seperti TKSK, Karang Taruna, PSM, TP PKK, PMI, dan unsur masyarakat lainnya. TSR Bongsor kata Rudi, dibentuk sejak 28 Januari 2020.
Tugas dari tim sendiri menurut Rudi adalah memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.
“Hak dasar masyarakat itu adalah kesehatan. Dan itu belum merata didapatkan oleh 124 ribu jiwa di kecamatan Bojongloa Kaler. Kalangan menengah ke bawah jumlahnya lebih banyak. Masalah kesehatan harus ditangani semua elemen di Bojongloa Kaler,” ujar Rudi dalam Podcast Ngariung Potensi Kewilayahan, Selasa (1/11/2022).
Rudi mengaku, TSR Bongsor ini biasa menangani masyarakat yang sakit untuk mendapatkan akses layanan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit. Tidak. Hanya orang sakit, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pun menurut Rudi tak luput dari perhatiannya untuk mendapat perawatan.
“Kami bekerjsama dengan Puskesmas dan rumah sakit. Di wilayah Bojongloa Kaler ini ada beberapa jalan yang bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, dan kita berusaha antarkan pasien sampai mendapat perawatan. Itu menjadi salah satu kegiatan asesmen Bongsor ini,” ungkapnya.
Humas Relawan Bongsor, Soni Daniswara menambahkan, masyarakat dapat melapor kepada perwakilan relawan, baik RW ataupun RW saat memerlukan bantuan kesehatan.
“Kemudian kami lakukan asesmen dan membantu masalah administrasi, lalu kita tanya apa saja kebutuhannya. Proses pendampingan juga kami lakukan sampai bisa dipastikan pasien mendapatkan kamar, ” jelasnya.
Relawan Bongsor menurutnya Soni, juga berfungsi mengadvokasi masyarakat yang tidak mampu untuk dapat mengakses program pemerintah, baik BPJS, UHC, dan Baznas.
Disebutkan Soni, saat ini relawan Bongsor sudah bermitra dengan Rumah sakit Imanuel, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah sakit Jiwa Cisarua, Rumah sakit Bandung Kiwari, dan Yayasan Nur Illahi.
“Kita berkomitmen dengan semua relawan, bahwa kita betul-betul gratis bagi masyarakat. Semaksimal mungkin kita pastikan masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang dengan program UHC dari Pemkot Bandung, ini sangat berguna sekali dan dirasakan masyarakat,” katanya.
Camat Bojongloa Kaler, Ayi Sutarsa menyambut baik kehadiran relawan Bongsor. Menurutnya, relawan Bongsor merupakan bentuk sebuah kolaborasi pentahelix yang berasal dari masyarakatnya.
Kecamatan Bojongloa Kaler dikatakan Ayi, merupakan kecamatan yang padat penduduk. Sebagian besar warganya, menurut Ayi merupakan masyarakat golongan menengah ke bawah. Maka, lanjut Ayi, pemerintah memiliki tugas untuk memastikan hak dasar masyarakat seperti kesehatan, ekonomi, dan pendidikan dapat terpenuhi.
“Kita membuat relawan bongsor untuk dapat membantu masyarakat,” katanya
Ayi berharap relawan Bongsor dapat diterapkan di wilayah lain se-kota Bandung agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.***(amd).
