Kota Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meyakinkan akan konsisten mengakselerasi sarana kebugaran masyarakat.
Hal itu dibuktikan bersama alokasi 22 % APBD Kota Bandung tahun 2022 untuk bidang kesehatan. Jumlah ini dua kali lipat lebih besar berasal dari himbauan Pemerintah Pusat, yaitu 10 persen.
Hal selanjutnya disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna dalam Monitoring dan Evaluasi Faskes bersama Pemangku Kepentingan di Kota Bandung, Selasa 11 Oktober 2022.
“Dalam Undang-undang, 10 % APBD diperutukkan bagi (bidang) kesehatan. Pada pelaksanaannya, kami di Kota Bandung mengalokasikan 22-29 % APBD untuk kesehatan,” ujar Ema.
Ia menambahkan, prinsip Pemkot Bandung dalam menghadirkan sarana kebugaran ditopang oleh semua sarana kebugaran yang ada di Kota Bandung.
Mulai berasal dari 80 puskesmas dan 38 rumah sakit yang tersebar di semua wilayah Kota Bandung.
Selain itu, Ema menyebut, sarana di sarana kebugaran (Rumah Sakit) milik Pemkot Bandung konsisten beradaptasi sehingga tidak kalah bersama sarana milik rumah sakit swasta.
Ia berharap, ke depannya sarana dasar kebugaran di Kota Bandung mampu menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa lihat latar belakangnya.
“Untuk raih perihal tersebut, kami semua wajib saling bergandengan tangan untuk mengeliminasi potensi masalah terhadap sarana kebugaran bagi masyarakat,” pesan Ema.
Ema terhitung mengemukakan apresiasi kepada semua jajaran tenaga kebugaran yang ada di Kota Bandung. Ia menyebut, pandemi Covid-19 jadi pelajaran berharga, di mana kekuatan tenaga kebugaran di Kota Bandung udah teruji.
“Jadi sehabis forum ini, saya mau kami semua memiliki visi yang sama: menghadirkan sarana kebugaran yang maksimal. Laju atraksi Kota Bandung akan sangat pesat di sesudah itu hari, sehingga service maksimal jadi sebuah keniscayaan,” ucapnya.
Senada bersama Ema, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian meyakinkan Pemkot Bandung bertekad kuat dalam mengakselerasi sarana kesehatan.
“Pemkot memiliki prinsip kuat dalam perihal ini (akselerasi sarana kesehatan). Jadi kami terbuka untuk berkomunikasi (terkait koordinasi bersama sarana sarana kebugaran swasta),” terangnya.
Dalam peluang tersebut, perwakilan berasal dari Perhimounan Rumah Sakit Seluruh Indonesia wilayah Jawa Barat dr. Kamaruzaman menekankan, semua penyedia sarana kebugaran di Jawa Barat wajib mengakselerasi layanannya.
Selain itu, komunikasi dan koordinasi antar stakeholder pun jadi perihal yang sangat penting.
“Kami berharap, rumah sakit di Jawa Barat mampu keep in touch untuk saling menambah kolaborasi, komunikasi integrasinya demi terciptanya sarana kebugaran yang prima,” ujarnya.
Selain itu, ia terhitung menggarisbawahi pencegahan penyakit sebagai usaha yang relatif irit dibanding pengobatan.
*Tak Ada Lagi Diskriminasi BPJS*
Dalam peluang yang sama, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Bandung dr. Muhammad Fakhriza menghendaki sehingga tidak akan ada lagi diskriminasi pasien terhadap semua sarana kebugaran di Kota Bandung yang bekerja serupa bersama BPJS Kesehatan.
“Semua faskes yang bekerja serupa bersama JKN, mau enggak mau layani masyarakat. Karena ini sering jadi keluhan (perilaku diskriminasi),” pesannya.
Ia terhitung mengemukakan beberapa akselerasi BPJS Kesehatan, pada lain peluncuran Nomor Induk KTP (NIK) sebagai identitas peserta program JKN.
Hal ini, kata Riza, merupakan usaha sehingga peserta program JKN mendapat kemudahan dalam menerima sarana kesehatan.
Selain itu, ia memberitakan sementara ini ada 209 sarana kebugaran di Kota Bandung yang bekerja serupa bersama BPJS Kesehatan.
Jumlah itu terdiri berasal dari 80 Puskesmas, 103 Klinik Pratama Swasta, 9 Klinik TNI, 3 Klinik Polri, 13 Dokter Praktek Perorangan, dan 1 Dokter Gigi.***(amd).
