Kabupaten Bandung – Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengapresiasi kehadiran Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (HAMBK). Program kerjasama Indonesia-Australia tersebut menurut Dadang memberi manfaat bagi daerahnya yang masih memerlukan air bersih.
“Pada tahun ini Kabupaten Bandung melalui PAM Tirta Raharja mendapatkan hibah Rp 4,7 miliar. Insya Allah tahun depan sebesar Rp 11 miliar,” ungkap Bupati, Selasa (25/10/2022).
Seusai melaksanakan talkshow di Command Center Setda Kabupaten Bandung, Dadang mengatakan, daerahnya masih memerlukan air bersih dalam jumlah yang banyak. Dari 1,5 juta sambungan rumah (SR) yang mengajukan, saat ini kata Dadang, baru 110 ribu SR yang terealisasi.
“Kalau kita hitung hampir 1,5 juta SR yang harus kita penuhi, dan sekarang baru tercapai sekitar 110.000, itupun termasuk Bandung Metropolitan. Artinya, kabupaten Bandung, Kota Bandung , kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat kita ikut melayani juga,” ungkapnya.
Dari rincian tersebut menurut Dadang, kebutuhan air bersih untuk Bandung metropolitan saja bisa mencapai lima juta SR.
“Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat perlu kita tingkatkan, sehingga kita melakukan langkah-langkah ini, diantaranya membuat grand design beberapa titik untuk pembuatan SPAM (Sarana Pelayanan Air Minum),” tambahnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saat ini Pemkab menurut Dadang tengah melakukan berbagai upaya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga di Bandung Raya. Selain kerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Pemkab Bandung juga merencanakan pembuatan danau.
“Pemkab Bandung merencanakan pembuatan beberapa titik danau di Kabupaten Bandung. Dan saat ini juga kita upayakan, sehingga kebutuhan dasar air untuk masyarakat Bandung Area atau Bandung Metropolitan bisa terpenuhi,” jelasnya.
Di sisi lain, PT. Tirta Raharja (Perusahaan Air Minum kabupaten Bandung) menerima penyertaan modal permanen melalui program HAMBK sebesar Rp 25 miliar. Menurut Bupati, modal tersebut akan digulirkan dalam dua tahun anggaran.
“Tahun ini kita anggarkan Rp 5 miliar dan tahun depan Rp 20 miliar, sehingga jumlah aset akan bertambah dan pelayanan hak dasar masyarakat bisa terpenuhi,” tuturnya.
Program peningkatan pelayanan tersebut menurut Bupati sudah tersistem dengan baik secara elektronik. Dalam penyelenggaraannya akan lebih mudah, efektif dan efisien. Ia mencontohkan, jika terjadi kendala pada aliran air, maka hal tersebut dapat terselesaikan dengan cepat karena titik kerusakan akan terpantau langsung pada dashboard.
“Dalam pelayanan pun sudah sistem elektronik. Semua SR sudah bisa dilihat di dashboard. Di daerah yang terputus, dan di daerah mana yang tidak lancar, bisa terpantau, ” jelas Dadang.
Dengan sistem yang lebih baik dan ditunjang teknologi yang mumpuni, Dadang yakin peningkatan pelayanan terhadap masyarakat akan terwujud dengan baik. Ia mencontohkan dengan teknologi canggih, maka petugas PDAM dapat langsung mendeteksi lokasi dan melakukan perbaikan dalam waktu yang cepat.
“Nantinya, dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat tidak usah menunggu informasi dari masyarakat, secara otomatis bisa terpantau di dashboard, ” jelasnya lagi.
Dadang menyampaikan, bahwa berbagai upaya yang dilakukan pihaknya masih belum dapat memenuhi harapan seluruh warganya. Namun upaya merespon dengan cepat (quick respon) berbagai keluhan masyarakat, menurutnya harus terus dilakukan.
“Termasuk bagaimana sistem zonasi, dalam kontek misalkan Bandung Selatan Area, Bandung Timur Area, dan juga daerah perkotaan dan termasuk Bandung Metropolitan, semuanya kita integrasikan,” pungkasnya.***(bds).
