Kota Cimahi – Memperhatikan peristiwa bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, yang terjadi akhir pekan lalu publik akan tertuju pada “mahkota longsor” di Gunung Burangrang.
Hal tersebut layak menjadi perhatian agar berbagai pihak memperhatikan potensi longsor susulan yang kembali mengancam keselamatan warga di tengah cuaca ekstrem akhir-akhir ini.
Menyoroti hal tersebut, wartawan senior yang juga merupakan Pemimpin Redaksi Radar Hadi Wibowo menyampaikan gagasannya berkaitan dengan upaya menjaga kelestaria alam.
Baca juga: Ribuan Personel TNI Diterjunkan Dukung Penanganan Bencana Longsor Cisarua
Gagasan tersebut dsampaikan Hadi dalam diskusi perdana Forum Wartawan Keangsaan (FWK) Bandung Cimahi, yang berlangsung di Kantor Redaksi Ragam Daerah (Radar) di Kota Cimahi, Sabtu (31/1/2026).
“Bencana ini akibat tidak menjaga lingkungan atau adanya salah kelola. Seperti alih fungsi lahan yang berakibat fatal. Sesuatu yang dianggap benar padahal salah,” kata Hadi.
Dalam diskusi yang juga dihadiri wartawan senior lainnya Kiki Marzuki, Hamid Herdiana, Hendri Nasir, dan Heryana Surya, secara khusus menjadi kajian dampak abainya para pemangku kepetingan dan masyarakat terhadap lingkungan.
Baca juga: Cuaca Hari Ketujuh Lebih Bersahabat, Operasi SAR Longsor Cisarua Temukan Lima Kantong Jenazah
Di tengah berlangsungnya operasi SAR, yakni pencarian dan evakuasi korban, area mahkota longsor juga menjadi perhatian Tim SAR Gabungan, hingga dilakukan pengawasan karena khawatir akan terjadinya longsor susulan.
“Terlebih di tengah cuaca ekstrem dengan kondisi tanah yang mengalami kejenuhan, menjadi labil dan mudah terkikis. Longsor susulan bisa terjadi secara tiba-tiba,” kata Bowo.
Seperti diketahui, bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu yang berada di kaki Gunung Burangrang terjadi pada Sabtu (24/1/2026) sekira pukul 02.00 WIB telah menimbulkan duka yang sangat mendalam.
Baca juga: Mengenal Dua Metode Operasi Modifikasi Cuaca, Dukung Kelancaran Evakuasi Korban Longsor Cisarua
Badan SAR Nasional (Basarnas) dalam laporanya menyebut, lokasi bencana seluas 20 hektar itu telah menghancurkan 34 rumah warga, hingga menimbun sedikitnya 80 jiwa.
Pada catatan lain juga disebutkan 23 Anggota Marinir yang sedang mengikuti latihan pratugas pengamanan perbatasan Indonesia-Papua Nugini turut menjadi korban dahsyatnya longsor.
Lalu, Langkah Antisipasi Apa yang Bisa Dilakukan?
Longsor yang terjadi jelas merupakan dampak dari adanya alih fungsi laan di sekitar area bencana. Untuk itu, recovery kawasan merupakan langkah terbaik yang bisa dilakukan untuk mengembalikan ketahanan lahan.
Baca juga: Raih UHC Awards, Wali Kota Cimahi: Terpenting Masyarakat Peroleh Layanan Kesehatan Berkualitas
Bowo menilai pertanian warga beserta seluruh sistem dan teknis yang dilakukan, termasuk penggunaan mulsa (plastik) memiliki kontribusi besar tehadap kejadian longsor tersebut.
“Aktivitas pertanian warga dinilai telah melampaui batas tata kelola kawasan hutan. Belum lagi bicara masalah metode tanam sayuran dengan menggunakan mulsa plastik,” ujarnya.
Dalam pandangannya, penggunaan mulsa memang berdampak baik bagi produkktivitas pertanian sayuran karena efektif dalam mencegah tumbuhnya gulma dan rumput liar pengganggu tanaman.
Baca juga: Hari Keenam Pencarian Korban Longsor Cisarua, 41 Kantung Jenazah Teridentifikasi
Namun dampak buruknya jelas terlihat nyata, ketika air hujan berlalu begitu saja ke tempat yang lebih rendah tanpa sebelumnya terserap oleh tanah area pertanian.
Pendapat juga disampaikan Pemred Bandung Barat Pos, Hendri Nasir. Ia menyatakan sependapat dengan Direktur WALHI Jabar Wahydi Iwang yang menilai pemerintah abai dalam kasus tersebut
“Wajar jika WALHI mempertanyakan peran pemerintah. Mereka menilai bencana terjadi akibat kelalaian pemerintah terhadap pelanggaran lingkungan,” kata Hendri.
Baca juga: Dankodiklatad Hadiri Upacara Praspa, 260 Perwira Dilantik Oleh Panglima TNI
Ia menambahkan, bencana yang terjadi merupakan akumulasi dari sikap abai dan pembiaran atas alih fungsi lahan yang pada akhirnya alam yang memberikan hukuman.
Hendri juga sempat mengingatkan semua pihak akan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sayangnya regulasi tersebut dalam pandangan Hendri layaknya sebuah pisau tumpul.
“KDM (Gubernur Jawa Barat) akan mengembalikan fungsi hutan. Hutan yang gundul kembali ditanami dengan pohon keras. Ini langkah yang positif dan jadi investasi buat kedepan,” katanya.
Baca juga: Dukung Evakuasi Korban Longsor Cisarua, BMKG Pastikan Modifikasi Cuaca Dilakukan Setiap Hari
Selain positif bagi lingkungan, langkah gubernur yang akan me-recovery kawasan hutan dan megembalikan kepada fungsi yang sebenarnya menjadi bentuk kepedulian akan keselamatan bersama.
“Musibah yang sudah terjadi adalah guru terbaik agar tidak terulang lagi,” ujarnya.***(Heryana)
