Jakarta – Upaya pemulihan pasca bencana Sumatra masih terus dilakukan pemerintah dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, bahkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dalam penanganan dan pemulihan pasca bencana Sumatra, pemerintah telah menggelontor anggaran yang cukup besar. Anggaran tersebut disalurkan ke beberapa lembaga terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun, belakangan muncul sesuatu hal yang menarik perhatian publik soal penyaluran anggaran penanganan dan pemulihan bencana Sumatra dari BNPB kepada pihak TNI.
Baca juga: Pemprov Jawa Barat Catat 94 Persen Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sepanjang 2025
Dalam sebuah keterangan kepada awak media, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari menjelaskan, penyaluran anggaran telah dilakukan pihaknya kepada TNI sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan.
Tak hanya itu, Abdul Muhari juga menuturkan bahwa setiap personel TNI yang bertugas di lokasi bencana mendapatkan uang sebesar Rp165.000 per hari.
“Sesuai peraturan Menteri Keuangan, untuk kondisi darurat ini personel TNI di lapangan mendapatkan dua komponen sebenarnya, uang makan dan uang lelah,” kata Abdu Muhari.
Baca juga: Hari Pertama 2026 Lembang Diserbu Wisatawan, Kapolres Cimahi Ingatkan Ini
Lebih lanjut ia menjelaskan, dua komponen yang dimaksud adalah berupa Uang makan Rp45.000 per hari serta uang lelah Rp120.000 per hari, sehingga setiap personel TNI menerima Rp165.000 per hari.
Selain uang yang didaatkan persoel TNI di lapangan, BNPB lanjut Muhari, juga telah menyalurkan biaya operasional TNI sebesar Rp26,7 miliar. Dana tersebut disalurkan melalui Mabes TNI, serta tiga Kodam tempat bencana terjadi.
“Dari data kami, TNI khususnya memang mengajukan sebesar Rp84 miliar. Dari 84 miliar ini, Rp26,7 miliar sudah kita salurkan, baik ke Mabes TNI maupun Kodam Iskandar Muda, Kodam Bukit Barisan, dan Kodam di Sumatra Barat,” jelasnya.
Baca juga: Bikin Bangga, Empat Pendekar Cilik SD Plus Al Ghifari Juarai Taekwondo Gubernur Cup V
Sebagaian publik memandang penjelasan BNPB tersebut sebagai respons atas pernyataan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menyinggung soal sistem keuangan dalam penanganan bencana Sumatra dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025) lalu.***(Heryana)
