Kota Ciamhi – Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko mengutarakan pandangannya terkait wacana pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota oleh DPRD.
Saat ditanya soal keuntungan bagi DPRD jika wacana tersebut akhirnya ditetapkan sebagai sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada), Wahyu Widyatmoko menyebut keuntuna tersebut akan sama dengan yang didapat partai politik (Parpol).
“Untuk di DPRD atau parpol keuntungannya sama saja, hanya lebih meringankan kerja kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD,” ungkap Wahyu Widyatmoko melalui sambungan telpon, Jumat (12/12/2025).
Berita terkait: Hubungan Calon Kepala Daerah dengan Konstituen Ketika Pilkada Dilakukan Oleh DPRD
Hal tersebut menurutnya akan beda dengan pilkada yang dilakanakan langsung dimana masyarakat yang memilih salah satu calon kepala daerah, dari sisi teknis terasa saat kompleks.
Seperti diketahui, ada banyak komponen pekerjaan teknis yang harus dilakukan pada Pilkada langsung. Ia mencontohkan beberapa hal mulai dari persiapann pendaftaran calon, kampanye, hingga proses penghitungan suara.
“Kalau pemilihan langsung kan luar biasa, kita menyiapkan banyak komponen biaya mulai dari kampanye, menyiapkan saksi, sosialisasi, tim sukses, yang biayanya sangat luar biasa besarnya,” kata politisi PKS itu.
Berita terkait: Bagaimana Jadinya Jika Kepala Daerah Dipilih Oleh Legislatif? Ketua DPRD Cimahi Sampaikan Begini
Soal wacana pilkada diubah sistemnya menjadi dipilih oleg DPRD, Wahyu menyebut keputusan akan muncul melalui proses pertimbanan yang dilakukan oleh masing-masingpaol di tingkat pusat.
Ketika dirinya menyebut bahwa Presiden Prabowo melontarkan wacana tersebut setelah melalui perhitungan dan pertimbagan, maka hal yang sama juga akan dilakukan oleh setiap parpol di tanah air.
“Kalau masing-masing Parpol saya rasa ada hitungan-hitungannya. Kalau kita merujuk pada partai di tingkat pusat. Dan kalau saya lihat, hanya beberapa partai saja yang setuju dengan dipilih oleh DPRD,” imbuhnya.
Baca juga: Tak Hanya Bicara Brand Kendaraan, Pajero Sport Indonesia Perkuat Kekeluargaan
Namun Wahyu mengaku beraharap ada langkah antsipasi yang juga disiapkan pemerintah pusat sebelum perubahan sistem pilkada akhirnya ditetapkan.
Langkah antisipasi menurutnya termasuk sebuah sistem untuk memperketat pencegahan potensi money politics, meski kebiasaan tersebut merupakan sesuatu yang sangat sulit diantisipasi.
“Memang itu agak sulit ya untuk mengawasi itu, tapi perlu juga dicegah. mungkin ada penerapan sanksi jika itu terjadi misalnya,” ujarnya.
Baca juga: Festival Sangkuriang Jadi Simbol Harmonisasi Puluhan Etnis di Cimahi
“Kalau DPRD sendiri mengikuti turunan aturan yang di atas nanti mungkin ada PKPU-nya, peraturan Pilkada, atau pemilu yang dikeluarkan oleh siapa, nanti itu yang akan kita ikuti,” jelas Wahyu menutup pernyataanya.***(Heryana)
