Kota Bandung – Isu lingkungan hidup menjadi salah satu pembahasan yang diangkat Methosa Band dalam perjalanan bertajuk Wisata Orang Waras di Kota Bandung, tepatnya di Armor Genuine Urban Forest, Sabtu (8/11/2025).
Menjadi salah satu pembicara pada sesi diskusi dari Wisata Orang Waras hari itu, yakni Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat Wahyudin.
Ia mengungkapkan bahwa Walhi tidak pernah dilibatkan dalam setiap produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Padahal sebagai organisasi yang konsen pada isu lingkungan, Walhi memiliki banyak data hasil kajian yang bisa menjadi rujukan.
Baca juga: Libatkan Masyarakat di HUT ke-66, Komitmen Pemuda Pancasila Cimahi Beri Manfaat Meluas
“Saya tidak ada masalah dengan gubernur maupun bupati dan wali kota se-Jawa Barat, tapi selama kami membuka ruang untuk berdialog, tidak pernah kami diajak. Bahkan produk-produk kebijakan yang dibuat tidak pernah melibakan kami,” kata Wahyudin.
Padahal menurutnya, pelibatan banyak pihak dalam memproduksi sebuah kebijakan sangatlah penting, termasuk pelibatan para seniman dan budayawan di dalamnya.
Sementara soal data yang dimiliki Walhi terkait ligkungan hidup, menurutnya selalu didasarkan pada hasil analisa yang hendaknya menjadi rekomendasi dan dapat memengaruhi pembuatan produk kebijakan.
Baca juga: Lanjutkan Wisata Orang Waras 2025, Methosa Konsisten Jadikan Musik Sebagai Alat Politik Masyarakat
Data tersebut menurut pria yang akrab disapa Iwank itu dipastikan faktual, up to date, serta dapat dipertanggungjawabkan. Telebih, data baginya merupakan informasi dan pengetahuan.
“Kalau pun tidak diambil, itu sebagai data informasi pengetahuan bagi publik, faktanya seperti itu lho sebetulnya,” kata Iwank.
Lebih lanjut Iwank menjelaskan jika langkah yang dilakukan pemerintah terkait lingkungan hidup melalui media sosial sangat berbeda jauh dbandingkan dengan hasil analisis Walhi.
Baca juga: Bersama Prabowo, Dedi Mulyadi Tempati Urutan Teratas Calon Presiden Hasil Survei Indikator
“Tidak pernah pemerintah menyandarkan keseriusannya untuk betul-betul musyawarah secara pentahelix, salah satunya dengan Walhi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Iwank sekaligus merespons anggapan sebagian masyarakat yang menyebut sikap kritis Walhi terhadap kebijakan pemerintah karena organisasi tersebut tidak mendapat distribusi anggaran dari pemerintah.
Ia menegaskan, penggalangan dana yang dilakukan Walhi selama ini sama sekali tidak berkaitan dengan pemerintah. Pihaknya pun mengaku tidak pernah memperoleh dana dari pemerintah.
Baca juga: Kapolri Sebut Jawa Barat Optimis Siap Hadapi Ancaman Bencana
“Bagi Walhi, kalaupun tidak diajak pemerintah itu tidak penting, karena Walhi gak dapat duit dari pemerintah. Karena aturan secara internalnya kami memang haram mendapatkan anggaran itu,” ucapnya tandas.
Namun pandangan masyarakat yang demikian diakui Iwank sebagai konsekuensi dari ketidaktahuan publik terhadap positioning Walhi selama 45 tahun sejak berdiri pada 15 Oktober 1980.
“Saya senang saja netizen atau buzzer yang selama kami menyampaikan catatan kritis kami diangap karena tidak kebagian “kue”-nya, itu tidak apa-apa, dengan sendirinya nanti juga akan memicu mereka ingin tahu Walhi itu apa sebetulnya,” ujarnya.
Baca juga: Pimpin Apel Ojol Kamtibmas di Bandung, Kapolri: Ojol Jadi Elemen Penting Tumbuhkan Perekonomian
Terkait data yang dimiliki Walhi, jika pun tidak digunakan pemerintah dalam menentukan sebuah kebijakan, menurut Iwank hal itu akan tetap bermanfaat bagi masyarakat sebagai ilmu pengetahuan.
Lebih dari itu, dirinya meyakini bahwa suatu saat pemerintah akan menyadari kekeliruan dari kebjakan yang dibuat tanpa mempedulikan data yang ditawarkan pihaknya.
“Secara substansi, data itu salah satu tujuannya adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah bahwa produk kebijakan itu belum merepesentasikan kepentingan rakyat dan lingkungan,” pungkasnya.***(Heryana)
