Kota Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bisa dibilang sebagai pelopor dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pasalnya, keuangan provinsi senantiasa disampaikan kepada masyarakat.
Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar selalu menyampaikan informasi posisi kas daerah secara berkala dan rutin kepada masyarakat melalui sosial media.
Pelaporan posisi kas daerah yang dilakukan rutin tersebut menujukkan komitmen Gubernur Dedi Mulyadi dalam hal transparansi anggaran.
Baca juga: Terindikasi ALih Fungsi Lahan, KDM Minta Polda Jabar Usut Perusakan Perkebunan Teh di Pangalengan
Selain melalui media sosial, pelaporan keuangan provinsi Jawa Barat yang sangat detail itu juga dipublikasikan detail anggaran melalui situs JDIH sebagai upaya untuk membangun keercayaan publik.
Yang juga fenomenal adalah ketika gubernur yang akrab disapa KDM itu mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asuransi bagi masyarakat pekerja di sektor informal.
Setidaknya terdapat satu juta pekerja informal yang kini telah memiliki jaminan perlindungan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan.
Baca juga: Polresta Bandung Usut Kasus Perusakan Lahan Perkebunan Teh di Pangalengan
Gubernur mengatakan, pemberian jaminan asuransi bagi tenaga informal bertujuan melindungi mereka dari risiko kerja. Hal itu seperti yang juga dimiliki oleh pekerja di sektor formal.
Masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut adalah mereka yang bekerja sebagai sopir, tenaga kebersihan, kuli bangunan, ART (asisten rumah tangga), hingga seniman.***(Heryana)
