Kota Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan potensi bencana yang mengancam akibat aktivitas penambangan yang dilakukan di beberapa titik di Jabar.
Pergeseran material hasil penambangan yang digunakan pembangunan, industri, serta sejumlah proyek strategis nasional (PSN), menurut Dedi Mulyadi harus diperhitungkan.
“Pengambilan (material tambang) itu harus dihitung, ketika tanah, batu, dan pasir digeser sekian juta ton, berpotensi enggak menimbulkan bencana besar? Ini harus dihitung dengan baik,” kata KDM usai memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana, Rabu (5/11/2025).
Baca juga: KDM Jadikan Kantor Wilayah Gubernur Sebagai Pusat Komando Penanganan Bencana
Menghadapi dilema antara pemenuhan pembangunan dengan potensi kebencanaan sebagai dampak dari penambagan, Dedi Mulyadi mengaku sangat berhati-hati dalam membaca gejala penambangan.
Untuk itu, ia juga menyebut telah meminta jajarannya untuk melakukan mitigasi daerah yang terdapat penambangan dengan potensi bencana tinggi.
“Pilih yang strategic atau pencegahan bencana? kalau saya lebih pilih yang pencegahan bencana,” katanya.
Baca juga: Muhaimin Iskandar Kagumi Program Pemberdayaan Masyarakat Ala Ponpes Al-Ittifaq Bandung
Dalam konferensi pers usai Apel, KDM menyampaian rencananya untuk pengayaan radar khusus pendeteksi potensi bencana. Ia berharap rencana tersebut mulai dilakukan lelang tahu depan.
Biaya pengadaan radar dipastikan KDM besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat. Dari sisi teknis, pemprov lanjutnya, akan melibatkan tim tekns dari BMKG.
“Di 2026 Pemda Jabar akan memiliki radar dibiayai Pemprov dan tim teknisnya dari BMKG, sehingga Jabar memiliki kelengkapan dalam membaca seluruh fenomena dan situasi,” ujarnya.***(Heryana)
