Kota Bandung – Menanggapi kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa perempuan asal Sukabumi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta masyarakat untuk hati-hati terhadap tawaran dari pihak tak dikenal.
Diimbau Dedi Mulyadi, masyarakat terutama perempuan Jawa Barat agar waspada serta tidak terobsesi memiliki banyak harta dengan menikahi orang asing, sebelum mendapatkan kepastian status orang asing yang dimaksud.
“Kepada warga Jabar, jangan “kabobodo tenjo kasamaran tinggal” (tertipu, peribahasa Sunda), terutama saya ingetin perempuan di Jawa Barat jangan berorientasi kalau menikah sama orang asing kemudian belum jelas statusnya itu akan jadi kaya,” ujarnya.
Baca juga: Dari Ni Hyang Hingga Hetty Koes Endang Meriahkan Hajatan PKK Jawa Barat
Dedi mengingatkan agar masyarakat hanya menikah dengan orang yang jelas status kewarganegaraannya, harus dilakukan secara resmi, serta dihadiri keluarga dari pihak luar negeri .
Poin-poin tersebut menurutnya harus dijadikan rambu-rambu bagi seluruh warga Jawa Barat untuk menghindari kejadian serupa terulang kembali di kemudian hari.
“Jangan sampai akhirnya yang tadi berharap bakal hidup bahagia dan punya harta, malah menderita,” tegas Dedi usai menghadiri Hari Kesatuan Gerak PKK di Sabuga ITB, Selasa (18/11/2025).
Baca juga: Rayakan Hari Kesatuan Gerak PKK Jabar, Gubernur: Semua Bahagia
Di sisi lain, gubernur yang dikenal dengan sebutan KDM itu bersyukur telah berhasil membebaskan Reni Rahmawati, perempuan asal Sukabumi yang dijanjikan bekerja di Tiongkok, ternyata oleh sindikat TPPO justru dinikahkan dengan warga Guanzhou.
KDM menyebut, pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Polda Jawa Barat yang telah mengirimkan tim dalam upaya pengembalian Reni dari Tiongkok, kini sudah kembali berkumpul bersama keluarganya di Sukabumi.
“Bagi saya sih bahagia sebagai gubernur bisa menangani berbagai masalah, termasuk masalah yang dialami warganya di luar negeri. Mungkin dulu sesuatu yang berat, perlu biaya besar untuk mengembalikannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda dan tim,” kata KDM.
Baca juga: Masjid dan Mushola di Cimahi Terima Sertipikat Wakaf: Jadi Contoh Tertib Administrasi
Diungkapkannya, kasus TPPO bukan kali pertama ia tangani, saat dirinya menjabat Bupati Purwakarta sudah menangani sejumlah perempuan yang dijual ke Tiongkok untuk dapat mengembalikannya ke tanah air.
Ia berharap peristiwa yang menimpa Reni menjad kasusu terakhir di Jawa Barat. Karena baginya tidak baik jika warganya mudah tergiur dengan iming-iming dinikahi warga asing.
Saat dimintai tanggapan terkait dugaan TPPO yang menimpa Rizki, warga Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, KDM mengaku baru mendengar kasus tersebut dari awak media saat diwawancara.
Baca juga: Bupati Bandung Tegaskan Komitmen Pemerintah Kawal Penyelenggaraan MBG
Kendati demikian, dirinya memastikan akan segera menangani kasus tersebut dengan segera berkoordinasi bersama berbagai pihak.
“Provinsi sudah jelas melarang, bila perlu nanti saya keluarin lagi peraturan gubernur larangan warga Jabar pergi ke daerah ini, daerah itu, yang kemudian di daerah atau negara tersebut menimbulkan penderitaan,” tegasnya.
KDM menjelaskan bahwa pemulangan korban TPPO akan menghabiskan biaya meski menurutnya hal itu tak jadi masalah demi keselamatan warganya. Namun pencegahan baginya akan lebih baik.
Baca juga: Wagub Jabar: Regulasi Ketenagakerjaan Harus Adil dan Melindungi Semua Pekerja
“Yang speak up itu juga termasuk yang bekerja keluar ditipu mandornya gak dibayar, Kita harus memulangin lagi, membiayai lagi. Gak ada problem sih, tetapi apabila itu tidak terjadi maka pembiayaan bisa diarahkan untuk kepentingan yang lain,” ujarnya.***(Heryana)
