Kabupaten Sumedang – Isu pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD) masih terus bergulir. Seagian merasa khawatir pengurangan tersebut berdampak pada tertundanya sejumlah program pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman memastikan pengurangan TKD tak akan berdampak pada pembangunan di daerh. Hal itu disebutnya karena ada sejumlah program strategis nasional yang dilaksanakan di daerah.
Pernyataan Sekda Jabar Herman Suryatman tersebut disampaikan usai dirinya bersama seluruh Sekda provinsi dan Kabupaten Kota, serta Kepala Bappeda se-Indonesia mengahdiri rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca juga: Wali Kota Cimahi Ingatkan Pembangunan Nasional di Pundak Pemuda Indonesia
Rapat sinkronisasi program kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah yang digelar di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang pada 26-29 Oktober 2025 itu, menurut Sekda Herman Suryatman juga dibahas soal TKD.
“Salah satu yang menarik adalah pembahasan terkait berkurangnya atau tertundanya dana transfer pusat ke daerah yang sedianya tahun 2025 menembus Rp848 triun, kini diangka Rp693 triliun lebih,” ungkap Herman.
Kendati pengurangan yang terjadi sangat besar, Herman memastikan aliran dana ke daerah malah jauh lebih besar dari TKD, yakni dengan kehadiran sejumlah program strateis nasional.
Baca juga: Pembunuhan Wanita Paruh Baya di Cimahi Selatan Terungkap, Tersangka Ditembak Polisi
Disebutkannya, aliran uang yang teradi di daerah dari program strategis nasionalseperti program MBG, Sekolah Rakyat Sekolah Ungulan Garuda, bantuan rehabilitasi sekolah, hingga Koperasi Merah Putih.
Jika di total, lanjut Herman, pemerintah pusat mengucurkan setidaknya Rp1.377 triliun untuk program yang tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat.
meski tidak disalurkan melalui APBD, ragam program srategis nasional tersebut menyebabkan guliran dana di daerah pada 2026 mendatang bertambah tinggi jika dibanding pada tahun ini.
“Dana yang bergulir di daerah pada 2026 lebih besar dibanding 2025, hanya saja sebagian besar tidak melalui APBD, tetapi luncuran langsung dari pemerintah pusat melalui program strategis nasional,” jelasnya.
Ia mencontohkan, dana untuk program MBG di Jawa Barat menembus hingga Rp50 triliun. Untuk itu diriny amengajak berbagai pihak untuk memanfaatkan peluang tersebut menjadi keuntungan bagi siklus ekonomi Jawa Barat.
Peluang tersebut menurutnya sangat memungkinkan bisa berdampak baik bagi daerah kerena berbagai kebutuhan program MBG akan memanfaatkan potensi lokal.
“Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) memberikan sinyal kuat saat sharing dengan Pak Gubernur. Kita kaptalisasi untuk kepentingan warga Jawa Barat,” ucapnya.
Ia optimis luncuran program strategis nasional akan membuat pembanguan di Jawa Barat serta daerah lain d Indonesaia lebih optimal, meski TKD mengalami pengurangan.***(Heryana)
