Kabupaten Bandung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Bupati Dadang Supriatna menyampaikan rincian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung tahun 2026.
Rician RAPBD 2026 tersebut disampaikan Bupati Dadang Supriatna dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung yang berlangsung pada Senin (29/9/2025.
Dalam paparan Bupati Dadang Supriatna, diketahui jika total pendapatan daerah Kabupaten Bandung 2026 mencapai sebesar Rp6,06 triliun. Sedangkan anggaran belanja tahun depan mencapai Rp6,18 triliun.
Baca juga: Ini Alasan Pengadilan Agama Kota Cimahi Musnahkan Ratusan Blanko Akta Cerai
Dengan demikian terkoreksi selisih antara PAD dengan anggaran belanja sebesar Rp114 miliar, yang selanjutnya angka tersebut merupakan defisit (kekurangan).
Lebih lanjut Bupati menjelaskan, pendapatan Kabupaten Bandung bersumber dari beberapa komponen. Diantaranya dari PAD sebesar Rp2,05 triliun, dana transfer dari pemerintah pusat Rp3,98 triliun, ditambah pendapatan lain Rp35 miliar.
Dalam kesempatan itu, Dadang juga menyinggung penyebab terjadinya defisit pada RAPBD 2026, yakni adanya penyesuasian (pengurangan) signifikan dana transfer pusat ke daerah.
Baca juga: Usai Kalah di Bali, Bojan Hodak Boyong 21 Pemain Persib ke Bangkok
Menurutnya, dana transfer pusat semula direncanakan akan diterima Kabupaten Bandung sebesar Rp3,6 triliun, namun pada realisasinya berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S/62/PK/2025 hanya Rp2,6 triliun, atau turun Rp935 miliar.
“Sehingga, kalau kita melihat postur APBD 2026, kalau mau balance artinya ada program yang dihapus, maka terkait hal ini perlu pembahasan yang betul-betul komprehensif antara eksekutif dan legislatif,” tegas Dadang.
Kendati demikian, pihaknya menyebut situasi tersebut tak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Bandung. Ia optimis pembangunan akan tetap berjalan sesuai harapan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Baca juga: Prabowo Panggil Jajaran Kabinet Merah Putih Evaluasi Program MBG
Salah satu hal yang membuatnya optimis adalah program prioritas yang digagas Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat, program Makan Bergizi GRatis (MBG), dan Koperasi Merah Putih.
Ketiga program tersebut, kata Dadang, berpeluang menimbulkan perputaran uang di daerahnya sebesar Rp15 triliun, serta berpotensi berkembang hingga mencapai Rp150 triliun.
“Dengan skema multiplier effect, jumlah itu bisa mencapai Rp150 triliun karena uang akan berputar di masyarakat. Maka, kita harus bisa menangkap peluang dalam kondisi efisiensi,” kata Dadang.****(Heryana)
