Kota Bandung – Sejak dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat, Februari 2025, Dedi Mulyadi membuka posko aduan di Lembur Pakuan yang merupakan tempat tinggalnya, untuk melayani masyarakat yang memerlukan bantuan.
Dijelaskan Gubernur Dedi Mulyadi dalam beberapa kesempatan, bahwa hanya tiga aspek yang bisa dilayani di posko aduan, yakni masalah yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, serta masalah hukum.
Usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III Siliwangi, Dedi Mulyadi menyampaikan informasi bahwa pihaknaya mulai 6 Oktober 2025 membuka posko aduan serupa di gedung Sate.
Baca juga: Tantangan Berat Pemkot Cimahi Pasca Pembatasan Pengiriman Sampah ke TPA Sarimukti
“Saya menyampaikan kepada seluruh warga Jawa Barat bahwa terhitung hari Senin 6 Oktober 2025, kami membuka layanan di Bale Pananggeuhan, Gedung Sate,” kata Dedi Mulyadi melalui video di akun media sosial pribadinya, Minggu (5/10/2025).
Dalam video tersebut, gubernur yang lebih dikenal dengan sebutan KDM itu juga menjelaskan tentang sumber anggaran bantuan yang diberikan keada masyarakat melalui posko aduan.
Selama ini, kata KDM, bantuan yang diberikan gubernur kepada masyarakat bersumber dari anggaran operasional gubernur dan kantong pribadi dirinya.
Baca juga: Macan Tutul Diamankan di Hotel Anugerah, Satwa yang Kabur dari Lembang Park and Zoo?
“Kami sampaikan juga dana yang digunakan pelayanan di Lembur pakuan semua sudah tahu bersumber dari operasional Gubernur dan pendapatan pribadi gubernur,” ucapnya.
Berbeda dengan posko Bale Pananggeuhan, Gedung Sate, sumber anggaran disebut KDM berasal dari “rereongan sapoe sarebu”, yakni urunan dari para ASN di lingkungan Pemdaprov Jawa Barat.
Kegiatan pelayanan melalui posko aduan diharapkan Dedi juga diikuti seluruh pejabat daerah hingga ke tingkat kewilayahan, kepala kelurahan atau kepala desa.
Baca juga: Polisi Bongkar Sindikat Pelaku Curanmor, Tersangka Akui Cetak 60 STNK Palsu
“Sehingga warga kalau ada kesulitan untuk ongkos rumah sakit, biaya makan selama di rumah sakit, untuk membeli seragam sekolah, tas, sepatu, tak usah lagi terlalu jauh ke Lembur Pakuan atau Bale Pananggeuhan Gedung sate,” ujarnya.
Dengan dilaksanakannya pelayanan di setiap daerah, kewilayahan, bahkan tingkat RW, KDM menyebut hal itu akan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan dan mengakses bantuan.
Selain itu, tersebarnya posko dan gerakan rereongan sapoe sarebu, disebutnya akan mempercepat penyelesaian masalah. Masyarakat juga tak harus jauh mendatangi Lembur Pakuan atau Gedung Sate.
Baca juga: Tak Hanya Lembur Pakuan, Mulai Hari Ini KDM Buka Layanan Aduan di Gedung Sate
“Kalau seluruhnya berjalan, maka hal yang sederhana bisa diselesaikan dengan cara sederhana,” kata Dedi Mulyadi.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak seperti wali kota, bupati, camat, hingga lurah dan Kepala desa yang mau melaksanakan kegiatan yang ia contohkan selama ini.
“Karena ini adalah bagian upaya kita untuk meringankan kesulitan yang dialami oleh warganya. Hanya kepada kita mereka bisa mengadu, dan tugas kita senantiasa melayani apa yang mereka keluhkan,” pungkasnya.***(Heryana)
