Kota Bandung – Pelaksanaan rotasi dan mutasi 14 pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat oleh Bupati Jeje Ritchie Ismail mengundang polemik dan sorotan tajam dari sejumlah kalangan.
Namun, sorotan tajam dari kebijakan tersebut seakan mengarah pada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir. Ia bahkan disebut sebagian kalangan sebagai aktor di balik polemik birokrasi yang terjadi.
“Kebijakan yang diklaim, seharusnya melalui evaluasi kinerja dan uji kompetensi, ternyata kini diduga penuh intrik politik, penabrakan sistem. Ini dapat berpotensi memicu mosi ketidakpercayaan publik,” ungkap seorang yang tak ingin dsebut namanya.
Baca juga: Diapresiasi Warga Mampu Urai Kemacetan, Wali Kota Ungkap Rencana Peresmian Bundaran Cihanjuang
Berbagai polemik menyoal pemerintahan di KBB juga berbuntut pada aksi yang dilakukan sejumlah massa dengan melayangkan tuntutan agar aparat penegak hukum melakukan langkah penyelesaian.
Seperti yang terjadi pada Rabu (17/9/2025), puluhan massa dari tiga aliansi ramai-ramai mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan berkaitan dengan pemerintahan KBB.
Salah satu koordinator aksi damai bernama Wawan Mulyawan mengungkapkan tujuan mereka mendatangi kantor Kejati Jabar adalah untuk meminta lembaga hukum memeriksa Sekda KBB Ade Zakir atas dugaan sejumlah kasus.
Baca juga: Pemkot Cimahi Segera Ganti Papan Dekoratif Nama Jalan Bertuliskan Aksara Sunda
“Tuntutannya ada di pernyataan sikap, kurang lebih ada 10 poin di dalam laporan pengaduan sudah kami serahkan dan diterima Asintel. Tentunya dari dalam situ semua dugaan-dugaan kasus berikut data-data yang ada,” jelas Wawan.
Ia juga menjelaskan soal tujuan aksi yang dilakukan dengan langsung menuju Kejati Jabar, agar tuntutan mereka segera mendapatkan atensi khusus serta segera ditindaklanjuti.
Kepada awak media, Wawan membeberkan bahwa dugaan-dugaan kasus yang melibatkan Sekda KBB terjadi sejak tahun 2003, 2004, dan 2005. Bahkan yang terbatu, kata Wawan, adalah pencopotan Kadis PUPR oleh Sekda Ade Zakir.
Baca juga: Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Sebut Camat Lembang Berani Suarakan Kebenaran
Pencopotan tersebut menurutnya diduga sebagai konsekuensi Kadis PUPR yang menolak desakkan Sekda untuk menerima anggaran sebesar Rp114 miliar. Sehingga Wawan dan peserta aksi lainnya menganggap hal tersebut sebagai penyalahgunaan wewenang.
“Tetapi karena ditolak (penerimaan anggaran) oleh Kadis PUPR, sehingga Kadis dicopot dari jabatannya,” ujarnya.
Sementara itu, koordinator aksi lainnya bernama Agus Satria, menambahkan bahwa akibat dugaan kesewenang-wenangan Sekda itu kini terjadi kekosongan di lima OPD (Organisasi Perangkat daerah di KBB.
Baca juga: Dedi Mulyadi Ancam Tak Bayar Proyek Kontraktor Abai Asuransikan Pegawai
“Kami dari awal menyoroti kasus mobil Covid-19. Biang keladi kekacauan ini di Bandung Barat adalah diduga oleh oknum Sekda, karena mereka mencopot OPD strategis untuk dijadikan alat kepentingan anggaran,” tegas Agus.
Agus juga menegaskan tujuan aksi tiga LSM tersbut adalah untuk melaporkan adanya penyalagunaan wewenang yang diduga dilakukan Sekda KBB dan anggota DPRD Bandung Barat.
Meski keinginan para peserta aksi untuk bisa bertemu Kepala Kejati Jabar tak terujud, namun mereka tetap merasa bersyukur dapat diterima oleh pimpinan Kejati, yakni Asintel.
Baca juga: Siswa Belum Terbiasa di Asrama, DPR Sebut MPLS Sekolah Rakyat Terlalu Pendek
“Tadinya kami berharap Ibu Kajati sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi bisa hadir didepan kami, tapi alhamdulillah pimpinan Kejati yang tadi dihadiri oleh Asisten Intelijen bisa hadir,” imbuhnya.
Agus dan peserta aksi lainnya menganggap situasi yang terjadi di KBB saat ini sebagai sebuah ancaman, termasuk kosongnya kursi kepemimpinan di lima OPD.
Disinggung terkait upaya komunikasi bersama DPRD dan pimpinan di Peerintah KBB, Agus menyebut hal itu pernah dilakukan namun tanpa tindak lanjut yang memuaskan mereka sebagai perwakilan masyarakat.
Baca juga: Takut Naik Pesawat? Tenang, Kemenhub Pastikan Keselamatan Penerbangan dengan Cara Ini
“Saya sendiri dan aktivis lain sudah melakukan upaya, termasuk bersurat, bahkan berdialog. Tak hanya 2025, dari tahun ke tahun selalu kami lakukan koreksi, tetapi mungkin karena disana ada pembiaran atau bagamana,” sambung Agus.
Atas alasan tersebut pihaknya berinisistif melaporkan keresahan mereka kepada Kejati Jabar dengan tujuan mendesak Kejati untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus yang mereka laporkan.
“Karena ancamannya bahaya dan dampaknya bagi masyarakat juga, bagaimana anggaran stunting dialihkan untuk yang lain. Kami akan terus-terusan menanyakan dan meminta hasil penyelidikan untuk dipublikasikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Baca juga: Gebyar Penyerahan HKI, Cara Pemkab Bandung Lindungi Pelaku Ekraf dari Plagiarisme
Tak hanya Kejati, pihaknya mengaku akan melaporkan dugaan kasus yang diduga melibatkan Sekda KBB kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
“Jadi, kami tidak akan berhenti di sini, kami akan terus mengawal kasus ini. Apabila tidak segera dilakukan penyelidikan, maka kami akan lakukan aksi bergelombang bahkan sampai ke Kejaksaan Agung,” kata Agus.
Meski demikian, mereka berharap Bupati Jeje Ritchie Ismail dapat merespon situasi yang terjadi serta berupaya membersihkan kondisi pemerintahan KBB dari pihak-pihak yang dianggap menjadi penghambat tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca juga: Minimaliasi Resiko Bencana, Destana Cikahuripan Lembang Gencarkan Sosialisasi Kebencanaan
“Kalau untuk DPRD KBB, memang seringkali kami mendapat laporan dari masyarakat sampai hari ini banyak terjadi konspirasi. Mereka selalu menjaga diri dan membatasi diri,” pungkasnya.***(Heryana)
