Kota Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan teguran kepada Direktur RSUD Welas Asih, menyusul diterimanya aduan dari masyarakat yang merasa tidak dilayani segera saat istrinya akan melahirkan.
Dalam video yang tersebar Rabu (23/7/2025), teguran disampaikan Dedi Mulyadi melalui sambungan telpon yang disaksikan suami pasien yang akan melahirkan di RSUD Welas Asih, namun merasa diabaikan karena tidak memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan.
Suami pasien atas nama Rianti itu pun mengadukan pengalamannya dengan menemui langsung Dedi Mulya. Kedatangan dan keluhannya itu pun disusul dengan aksi Gubenur Dedi Mulyadi menegur Direktur RSUD Welas Asih.
Baca juga: KDM Keukeuh Pertahankan Larangan Study Tour, Ini Alasannya
“Pak Direktur ini saya tegur Rumah Sakit ya. Ini di saya tuh ada pengaduan, ada pasien sudah mau lahiran disitu karena dia tidak punya BPJS tidak punya SKTM, akhirnya diminta dirawat di bidan,” ucap Dedi melalui sambungan telepon.
Kepada Direktur RSUD Welas Asih, Gubernur yang akrab disapa KDM itu menjelaskan bahwa pihak RSUD menyarankan pasien dirawat di bidan, dengan alasan jika dirawat di RSUD Welas Asih tanpa BPJS akan lebih mahal.
Karena yang menjadi persoalan adalah kemampuan pasien yang tidak bisa membayar biaya, maka KDM memandang saran dari pihak RS tersebut bukan sebuah solusi. Pasalnya, jika pun dirawat di bidan akhirnya tetap terkendala pembayaran.
Baca juga: Belum Sempat Nikmati Hasil Edarkan Narkoba, Ibu Rumah Tangga di Cimahi Dicokok Polisi
“Kalau dirawat di bidan pun akhirnya tidak punya biaya kan akhirnya jadi enggak bisa pulang di bidan,” katanya.
Dirinya kemudian mengingatkan Direktur RSUD Welas Asih akan Surat Edaran Gubernur tentang larangan rumah sakit menolak memberikan pelayanan kepada pasien dalam berbagai kondisi, terlebih saat pasien akan melahirkan.
Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan, persoalan biaya tidak boleh menjadi kendala masyarakat mendapatkan pelayanan rumah sakit. Ia mengatakan, jika pasien tidak memiliki biaya, maka pihak RS tinggal melapor kepadanya.
Baca juga: Lindungi Hak Masyarakat, Kantah Kota Cimahi Daftarkan Tanah Ulayat Kampung Adat Cireundeu
“Kalau tidak punya biaya, itu kan tinggal dilaporkan ke Gubernur untuk dilakukan pembayaran. Bisa melalui dana pribadi gubernur, bisa pakai baznas, bisa pakai Bank Jabar peduli ya,” jelasnya.
KDM juga meminta Direktur RSUD Welas Asih segera memanggil bidang kebidanan di rumah sakit milik Pemprov Jabar itu. Agar diberikan pemahaman jika tidak boleh terjadi lagi penolakan pasien karena masalah biaya.
“Siap Pak ya, saya mohon itu dipanggil yang menangani ini, bidannya tolong dicek, enggak boleh terjadi. Judul rumah sakitnya Welas Asih, rumah sakit lambangnya rahim, cinta kasih, udah dirawat aja,” tegas Dedi.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN Tekankan Pentingnya Kemampuan Komunikasi Publik Setiap Pegawai
Menurutnya, membiayai pasien dengan jumlah jutaan rupiah masih tak sebanding dengan biaya membangun RSUD yang menghabiskan anggaran puluhan bahkan hingga ratusan miliar rupiah.***(Heryana)
