Bali – Gubernur Bali I Wayan Koster menolak kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah yang dipimpinnya. Dalam sebuah konferensi pers, Koster menegaskan jika dirinya berhak melakukan penolakan.
Lebih dari itu, Wayan Koster juga menyebut Gubernur Bali berhak untuk tidak menerbitkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) ormas dengan pertimbangan situasi dan kondisi di daerah yang dipimpinnya.
“Gubernur Bali sebagai kepala daerah memiliki kewenangan untuk tidak menerbitkan surat keterangan terdaftar ormas dengan pertimbangan kondisi di wilayah provinsi Bali,” tegas Wayan Koster.
Baca juga: Pemkab Bandung Mulai Proyek Penanggulangan Banjir Majalaya Libatkan Ratusan Pengusaha
Dengan tegas juga politisi PDI Perjuangan itu menegaskan jika Bali tidak membutuhkan kehadiran ormas. Terutama organisasi yang dianggapnya kerap melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi kepada masyarakat.
Menurutnya, ormas kerap kali berdalih menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, dengan aksi premanismenya kehadiran mereka justru mengancam ketertiban dan kondusivitas daerah.
Selain itu, Koster juga beralasan bahwa Bali telah memiliki sistem pengamanan wilaya secara terpadu yang disebutnya sebagai Sipandu Beradat (Sistem Pengamanaan Terpadu Berbasis Desa Adat).
Baca juga: Ratusan Preman Pemalak Diamankan Polresta Bandung Sejak Awal Tahun 2025
Sistem tersebut, melibatkan unsur masyarakat adat serta unsur resmi lainnya seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Linmas, sesuai Pergub Bali Nomor 26 Tahun 2020.
Bali yang hingga kini masih menjadi salah satu destinasi wisata dunia menjadi alasan Koster menolak adanya ormas. Dirinya khawatir, kehadiran ormas justru membuat suasana tak terkendali dan memperburuk citra Bali
“Kadang ormas justru akan merusak citra Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang paling aman dan nyaman dikunjungi,” kata Koster.
Baca juga: Pemkot Cimahi Bentuk 10 Ribu SDM Siap Kerja Bersertifikasi Nasional
Penolakan terhadap ormas juga disampaikan Himpuanan Pemuda Sanur melalui baligho yang dipasang di sejumlah titik. Mereka menyatakan menolak kehadiran ormas dari luar Bali.
Para pemuda di Bali justru mengajak semua pihak untuk lebih menghormati tradisi dan kearifan budaya lokal Bali dalam menjaga keamanan lingkungan mereka yang dilakuan oleh Pecalang.***(Heryana)
