Kota Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan masih banyak masyarakat memperjuangkan keadilan di tengah penyelenggaraan negara yang memiliki cukup banyak potensi, terutama sumber keuangan.
Dalam sambutan yang disampaikan saat salat Idulfitri di lapangan Gasibu, Kota Bandung, Senin (31/3/2025), Dedi Mulyadi menyinggung pengelolaan sumber keuangan dalam penyelenggaraan negara yakni APBD dan zakat yang dikelola Baznas.
“Sesungguhnya di Indonesia ini adalah pungutan untuk rasa adil masyarakat sangat banyak, melebihi negara-negara lain. Tetapi kenapa yang menjadi problem justru keadilan belum terwujud,” ucap Dedi Mulyadi.
Baca juga: Pemudik Jalur Penyeberangan Jawa-Sumatera Alami Kenaikan di Lebaran 1446 Hijriyah
Dengan sumber keuangan ganda tersebut, Gubernur Dedi Mulayadi mempertanyakan masih banyaknya masyarakat yang hidup kekurangan, kemiskinan belum tertangani, hingga muncul pungutan di berbagai tempat.
Padahal menurutnya, jika sumber anggaran dikelola dengan baik, maka delapan asnaf (golongan penerima zakat) seperti di zaman Nabi Muhammad SAW akan terpenuhi.
Pada zaman itu, lanjut KDM, ditetapkan melalui kaidah Islam bahwa masyarakat hanya dwajibkan membayar zakat, tidak dengan pajak seperti saat ini.
Baca juga: Cegah Potensi Gangguan Kamtibmas, Polres Garut Amankan Sembilan Orang Berpesta Miras
“Sedangkan hari ini, penyelenggara negara, baik itu eksekutif maupun legislatif memegang kapasitas pengelolan APBN atau APBD (di daerah), yang paling mendasar adalah bagaimana anggaran itu terdistribusi untuk mewujudkan rasa adil pada delapan asnaf itu,” tegasnya.
Pandangannya tersebut didasarkan pada alasan di zaman Rasulullah bahwa zakat memiliki fungsi pengelolaan negara oleh baitul maal.
Pengelolaan dan distribusi anggaran yang dianggap belum optimal oleh penyelenggara negara, menurut KDM merupakan sebuah pengkhianatan terhadap tugas dan kewajiban para penyelenggara negara (ASN).
Baca juga: One Way Nasional Dicabut, Menteri Perhubungan dan Korlantas Polri Fokus Siapkan Arus Balik
“Alangkah malunya kita di hadapan Allah, di negeri yang beriman dan beramal soleh ini ketika pungutan negara ada, pungutan zakat ada, tetapi rasa adil belum terwujud,” kata KDM.
Hal itu, lanjut mantan Bupati Purwakarta dua periode itu, menunjukkan penyelenggara negara belum memaknai Islam secara paripurna.***(Heryana)
