Kabupaten Bandung – Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Bandung nomor urut 1 Sahrul Gunawan-Gun Gun Gunawan, menyebut tema debat Pilbup perdana yang digelar KPU Kabupaten Bandung merupakan gambaran dari program mereka.
“Kami merasa apa yang menjadi tema debat ini adalah poin-poin yang ingin kami lakukan perubahan di Kabupaten Bandung,” kata Sahrul Gunawan.
Sehingga dirinya dengan Gun Gun mengaku menjalani debat sesuai dengan materi yang diingatnya, ditambah sejumlah catatan sebagai data pendukung.
Baca juga: Kapolres Cimahi Konfirmasi Penggeledahan di Kantor Pegadaian Batujajar, Dugaan Korupsi
Saat ditanya soal program prioritas yang akan dilakukan paslon “Alus Pisan”, Sahrul menyebut akan melakukan optimaslisasi database terlebih dahulu.
Menurutnya, database merupakan komponen dasar diterapkannya sebuah kebijakan yang meliputi kebijakan pro-rakyat seperti pemberian bantuan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya.
“Misalnya BPJS gratis, itu gratis, jangan politis. Tapi kalau berdasarkan data yang ada maka akan tepat sasaran,” jelasnya.
Baca juga: Begini Penjelasan Ketua DPRD Kota Cimahi Soal Ganti Rugi Pengembang Kompleks Mandalika
Melalui database yang baik, lanjut Sahrul, pemerintah akan mengetahui secara lebih pasti masyarakat yang benar-benar perlu diberikan bantuan.
“Jangan sampai seperti yang terjadi sekarang ada penunggakan BPJS, karena politis. Segala sesuatu kalau terlalu politis juga kurang baik. Jadi itu yang ingin kita benahi untuk langkah berikutnya,” sambungnya.
Saat ditanya terkait penempatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung, Sahrul menegaskan hanya akan melakukannya berdasarkan sistem.
Baca juga: Mengaku Trauma, Warga Terdampak Longsor Leuwigajah Enggan Kembali Huni Rumah Mereka
“Kita Coba dengan meritokrasi sistem berjalan. Jadi, kita harus on system supaya tidak terjadi disharmonisai di seluruh aspek kehidupan,” tandasnya.
Ia menambahkan sistem yang dimaksudnya tersebut berlaku di semua lini, baik secara internal di BKPSDM, maupun yang bersifat eksternal di Disnaker Kabupaten Bandung.
Calon Bupati yang diusung Partai Golkar itu juga menegaskan jika penempatan pegawai di semua lini harus mengacu pada Undang-Undang yang berlaku, agar pola yang dibuat berjalan optimal.***(BS)
