Kota Bandung – Sebanyak 100 orang anggota Pramuka Kwarcab Kota Cimahi mengikuti sosialisasi pengawas Partisipatif yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi.
Dalam acara yang berlangsung di otel Gumilang Regency, Kota Bandung, 25-26 September 2024, para peserta diberikan pemahaman terkait pentingnya peran aktif Pramuka dalam mengawasi jalannya Pilkada serentak 2024.
“Sebenarnya relasi secara kelembagaan kami dengan Pramuka sudah berjalan sejak 2018. Kami harapkan dapat melanjutkan kerja sama dalam Pilkada serentak 2024,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Cimahi Fathir Rizkia Latif.
Baca juga: Paslon Bupati dan Wakil Bupati Independen Awali Kampanye Gelar Syukuran
Pramuka sebagai organisasi besar kata Fathir, memiliki banyak kader muda dan menjadi sangat strategis jika dilibatkan sebagai pengawas partisipatif dalam proses pemilu.
“Kita harapkan teman-teman Pramuka bisa berkontribusi, baik lewat kecakapan sebagai anggota pramuka, maupun kecakapan sebagai kelompok milenial,” tambahnya.
Sosalisasi pengawasa partisipatif dilakukan Bawaslu Kota Cimahi tela dilaksanakan beberapa kali dengan sasaran peserta dari berbagai unsur yang berbeda.
Baca juga: Deklarasi Kampanye Damai Tandai Dimulainya Kampanye Pilkada 2024 Kota Cimahi
Sebelumnya Bawaslu juga menggelar acara yang sama dengan melibatkan tokoh masyarakat, Forum RW, budayawan, mahasiswa, Ormas, dan unsur lainnya.
Menurut Fathir, acara yang digelar pihaknya tersebut menjadi upaya maksimal dalam menjangkau seluruh elemen masyarakat untuk dapat berperan aktif mengawasi jalannya pemilu/pilkada.
“Ada atau tidaknya yang bisa melapor (jika ada temuan), itu persoalan lain. Tapi setidaknya kita sudah berupaya mengajak semua elemen untuk menjadi pengawas partisipatif,” jelasnya.
Baca juga: Wahyu Widyatmoko Harap Paslon Pilkada Kota Cimahi Kedepankan Adu Gagasan dan Program Kerja
Terkait kepedulian masyarakat memberikan laporan pelanggaran pemilu kepada pihaknya, Fathir menyebut hal itu sebagai informasi awal yang akan ditindaklanjuti Bawaslu Kota Cimahi.
Laporan tersebut juga dikatakan Fathir memberikan treatment dan peringatan secara khusus kepada calon kepala daerah, bahwa proses pegawasan pemilu masih sangat ketat.
“Sinyal ini yang harus kita sampaikan. Laporan itu sederhana, cukup menenuhi dua unsur, yaitu unsur formil dan materil, yang penting ada keterkaitan diantara keduanya,” imbuhnya.***(Heryana)
