Bakesbangpol Kabupaten Bandung Bentuk Forum Tangkal Hoaks, Antisipasi Dampak Proxy War

Bandung Raya809 Dilihat

Kabupaten Bandung – Pemerintah Kabupaten Bandung gencar melakukan upaya menangkal hoaks (berita bohong) demi menjaga kondusifitas daerah.

Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Pemkab Bandung menggelar sosialiasi peningkatan deteksi dini hoaks di Hotel Sutanraja, Soreang, Selasa (13/8/2024).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bandung Bambang Sukmawijaya mengingatkan potensi konflik akibat penyebaran informasi yang belum terbukti kebenarannya.

Baca juga: Perluas Partisipasi Pengawasan Pemilu, Ketua Bawaslu Pertanyakan Sikap Kritis Mahasiswa

“Hari ini, bagaimana kita menyosialisasikan suatu program yang diinisiasi oleh Kesbangpol Kabupaten Bandung, yaitu menghadapi situasi kekinian strategi counter hoax terintegrasi (SCHOT),” ungkapnya.

Menurutnya, keberagaman yang terjadi di tengah masyarakat sangat berpotensi terjadi gesekan yang disebabkan tersebarnya hoaks.

Sosialisasi strategi counter hoax terintegrasi dilaksanakan di Hotel Suanraja, Soreang, Kabupaten Bandung.

Untuk itu, Bakesbangpol melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut dengan tujuan mengantisipasi hoaks, sebelum berakibat fatal di masyarakat.

Baca juga: Pemprov Jawa Barat Akan Tutup Lapangan Gasibu untuk Masyarakat Umum

“Kalau tidak diantisipasi, akibatnya luar biasa. Karena sangat mudah sekali menimbulkan gesekan atau konflik di masyarakat,” kata Bambang.

Dalam kesempatan itu, ia mengaku telah membentuk berbagai forum yang berfungsi menangkal setiap kemunculan hoaks dengan melakukan validasi terhadap setiap informasi yang muncul.

Ia juga menyinggung situasi politik yang mulai menghangat jelang Pilkada, memungkinkan terjadinya proxy war (perang pengaruh), termasuk dengan melontarkan hoaks.

Baca juga: Panaskan Mesin Partai, Dede Yusuf Optimis Bedas Jilid II Menangi Pilkada Kabupaten Bandung

“Harapannya masyarakat tidak terpancing oleh isu yang tidak benar. Kita biarkan pilkada berjalan sesuai regulasi, tetapi aturan mainnya ini yang harus kita jaga,” ujarnya.

Lebih lanjut Bambang mengajak seluruh elemen masyarakat agar menjaga regulasi proses Pilkada agar tidak dimanfaatkan sekelompok pihak tertentu yang memiliki kepentingan khusus.

Ia juga menyebut forum yang dibentuk pada hari itu akan dibuat lebih formil, agar perkembangannya dapat dilakukan evaluasi secara berkala.***(BS)

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *