Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) merupakan hal yang patut disyukuri.
Laporan keuangan pemerintah yag mendapat predikat WTP dari BPK RI kata Jokowi, adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah.
“Ini bukan prestasi, namun merupakan sebuah kewajiban yang harus dicapai agar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dikelola dengan baik dan transparan,” tuturnya.
Baca juga: Pemain Asal Kroasia Gabung Persib Bandung, Ini Alasan Bojan Hodak Memboyongnya
Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang dianggap telah berkontribusi dan tetap bersikap profesional dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara.
Jokowi menuturkan, semua pihak memiliki kewajiban untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan transparan dan akuntabel.
Ia juga meyakini jika pemerintahan yang akan dipimpin Prabowo Subianto nantinya akan dengan sangat serius memperhatikan rekomendasi BPK dengan tujuan penggunaan APBN untuk masyarakat.
Baca juga: Pemkab Bandung Barat Ajak Warga Meriahkan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerntah Pusat (LKPP) di Jakarta Convention Center, Seni (8/7/2024).
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga membeberkan berbagai persoalan yang dihadap dunia saat ini. Termasuk peran dagang, perubahan iklim, dan geopolitik.
Namun ia mengklai hal tersebut tak memengaruhi politik dan ekonmi di indonesia yang masih terbilang stabil, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen.
Baca juga: Pengacara Pegi Setiawan Minta Kapolda Tak Percayai Bawahan Tangani Kasus Vina Cirebon
“Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini,” ucapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung pentingnya dukungan BPK untuk memperbaiki pemerintahan, sehingga lebih akuntabel.**(Heryana)
