Jakarta – Sedikitnya 249 orang tenaga kesehatan (nakes) di Manggarai, Nusa Tengara Timur (NTT) mengalami perlakuan tak adil dari pekerjaanya.
Para nakes dipecat usai demo menuntut kenaikan gaji dan penambahan kuota untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menanggapi peristiwa tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyebut pemerintah anti kritik.
Baca juga: Hari Jadi ke 383 Kabupaten Bandung, Disnaker Sediakan 2000 Lowongan Kerja dengan Cara Unik
“Pemecatan nakes usai demonstrasi ini menunjukkan pemerintah anti kritik,” ujar Netty, Sabtu (20/4/2024).
Politisi PKS asal Jawa Barat itu juga menyebut pemerintah tak menghargai kinerja dan kontribusi para nakes terhadap sektor kesehatan di tanah air.
Menurutnya, pemerintah pusat juga harus memperhatikan kejadian tersebut, jangan sampai muncul anggapan pemerintah melanggengkan kesewenang-wenangan.
Baca juga: Ketua DPRD Kota Cimahi Harap Kreativitas dan Inovasi Mampu Atasi Defisit Anggaran Pembangunan
Netty yang menganggap asprasi nakes tersebut wajar, meminta pemerintah pusat tidak berdiam dan bungkam.
Ia juga berpendapat bahwa pemerintah pusat harus dapat membatalkan pemecatan yang dilakukan terhadap ratusan nakes tersebut.
Jika tidak, maka kata Netty hal itu akan menjadi preseden buruk kebebasan berpendapat para nakes yang bekerja dibawah tanggungjawab pemerintah daerah.
Baca juga: Hadiri Musrenbang RPJPD, Begini Respon Ketua DPRD Kota Cimahi
“Kasus ini harus terus dimonitor agar jangan sampai terjadi di daerah lain. Pemda tidak boleh gegabah mengambil keputusan pemecatan,” tandasnya.***(Heryana)
