Kabupaten Bandung – Lebih dari 10 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Bandung mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan besaran masing-masing Rp200 ribu.
Bantuan langsung tunai (BLT) itu disalurkan Pemkab pada Senin (1/10/2023) tersebut sebagai upaya mengurangi angka kemisknan ektrem di 31 Kecamatan se-Kabupaten Bandung.
Bupati Bandung Dadang Supriatna megungkapkan, dana BLT yang dibagikan tersebut bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCT) yang diterima Pemkab sebesar Rp2,079 miliar.
Sebagai informasi, DBHCT merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau.
Oleh pemerintah daerah dana tersebut digunakan untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai cara, baik pembagunan fisik, maupun berupa bantuan tunai seperti yang dilakukan Pemkan Bandung.
BLT sendiri kata Bupati diberikan kepada KPM atau individu yang dianggap telah memenuhi kriteria. Diprioritasnkan penerimanya adalah keluarga miskin yang belum pernah menerima bantuan dari program apapun.
Pemkab Bandung sendiri memiliki data warga yan belum menerima program bantuan yang disebut dengan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem (P3KE).
“Bantuan ini diharapkan mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan mengurangi dampak inflasi daerah di tengah kondisi yang sedang sulit ini,” kata Dadang.
BLT senilai Rp200ribu itu dapat diambil penerimanya di kantor pos terdekat. Penyalurannya oleh Pemkab dilakukan serentak pada 16-23 Oktober 2023.
Selain BLT, Bupati juga meresmikan distribusi bantuan beras cadangan pemerintah untuk 214.070 KPM dengan total 6.422 ton.
Maing-masing KPM aan memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kilogram yang diamil melalui kantor kecamatan.
“Bantuan beras ini akan diberikan setiap bulan selama tiga bulan (September-November). Semuanya by name by address,” terang Bupati.
Pembagian bantua beras disebut Bupati Dadang sebagai upaya pemkab dalam hal ketahanan pangan rumah tangga.***(bs)
