Jakarta – Isu polusi udara berdampak pada faktor kesehatan masyarakat. Akses layanan kesehatan oleh masyarakat mulai mengalami peningkatan.
Menanggapi kondisi demikian, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani angkat suara soal pengajuan klaim penyakit akibat polusi udara.
Terutama Netty meminta BPJS Kesehatan agar mempermudah proses pengajuan klaim penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebagai dampak dari terjadinya Polusi Udara.
“Permudah prosesnya dan berikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat yang terkena ISPA,” pintanya.
Politisi PKS itu ingin agar masyarakat tak merasa dipersulit ketika mengakses layanan kesehatan dengan BPJS.
Bahkan dalam keterangan persnya, Rabu (6/9/2023) Netty mengibaratkan jangan sampai masyarakat mengalami peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga.
Ia pun membeberkan data surveilans penyakit yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, pada Agustus 202.
Tampak dalam data tersebut adanya peningkatan kasus ISPA mencapai 200 ribu kasus berdasarkan laporan yang dihimpun dari puskesmas dan rumah sakit di Jabodetabek.
Dari data yang menunjukkan peningkatan penderita ISPA tersebut akata Netty merupakan bukti pemerintah tidak mampu mengendalikan polusi udara.
“Pemerintah harus bertanggung jawab dengan memberikan pelayanan pengobatan yang mudah dan cepat. Ini saja belum cukup sebagai kompensasi untuk masyarakat,” katanya.
Netty juga menyebut pemerintah harus serius dalam upaya pengendalian polusi, terutama di kawasan Jabodetabek.
Ia meminta agar oemerintah membenahi industri dan PLTU sebagai penyumbang polusi tertinggi. Selain itu, sebagai solusi Netty menegasakan agar pemerintah juga melakukan optimalisasi penggunaan transportasi publik.
Bisa dilakukan dengan mulai memberikan edukasi kepada masyarakat agar memiliki kepedulian dan peran aktif dalam mengatasi polusi udara. Termasuk kemauan menggunakan transportasi umum.
“Penyumbang polusi udara terbesar adalah sektor transportasi. Oleh sebab itu, pemerintah harus memperbaiki tata kelola transportasi umum sehingga layak dan memadai,” sambungnya.
Upaya lain dikatakan Netty adalah terkait penggunaan bersih dari pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) yang harus dilakukan secara berkesinambungan, tak hanya saat berlangsung KTT ASEAN saja.
“Mengendalikan polusi udara harus menjadi komitmen pemerintah agar rakyat tidak menderita beragam penyakit akibat udara kotor,” tandasnya.
Netty juga menyebut saat ini biaya kyang digelontorkan untuk pelayanan kesehatan akibat ISPA, paru-paru dan asma telah mencapai Rp10 triliun.***
