Musim kemarau yang berlangsung cukup panjang akhir-akhir ini, berdampak pada terjadinya kekeringan dan kelangkaan air bersih di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat.
Menurut Akademisi yang juga pengamat politik Uninur Djamu Kertabudi, fenomena alam musim kemarau setiap tahun di KBB berdampak kekeringan di sebagian wilayah kecamatan.
“Terlebih tahun ini kemarau diperparah dengan munculnya fenomena El Nino atau pemanasan suhu permukaan laut hingga 60 persen,” kata Djamu.
Kekeringan di KBB kata Djamu tidak hanya terjadi pada lahan pertanian, namun juga meluas pada kurangnya sumber air bersih bagi warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Banyak diantara warga di KBB mencari sumber air hingga sungai-sungai kecil untuk memnuhi kebutuhan air bersih meski kondisi dan kualitas air sungai yang tidak bersih dan higienis.
“Suatu hal yang tepat, tindakan Pj Bupati Arsan Latif secara mendadak menyelenggarakan rapat dengan para pejabat termasuk camat para kades, untuk mengatasi kekeringan ini,” ujar Djamu.
Melalui keterangnya Djamu menyebut setiapperiode kepemimpinan di KBB belum pernah ada sebuah kebijakan yang bersifat antisipatif untuk mencegah dan megurangi dampak kekeringan.
Menurutnya, jangan sampai bencana kekeringan menjadi persoalan krusial yang melanda masyarakat.
Ia melanjutkan, kekeringan bukanlah hal baru di KBB, kondisi demikian akan selalu terjadi setiap tahun. Terlebih menurutnya, BMKG sudah memberikan informasi dan peringatan sebelumnya.
“Jauh-jauh hari sebelumnya BMKG sudah memprediksi dan mengingatkan semua pemangku kepentingan bahwa pada tahun 2023 ini akan terjadi kemarau panjang sebagai dampak El Nino,” paparnya.
Namun, atas peringatan BMKG tersebut Djamu Kertabudi mempertanyakan respon dan sikap dari pemerintah daerah.
Ia berpandangan hingga kini tak ada program prioritas dari pihak Pemda yang bersifat antisipatif untuk meminimalisasi dampak kekeringan sebagai tindak lanjut dari informasi BMKG.
“Akhirnya, tindakan yang dilakukan bersifat represif. Itu pun tidak sistematis dan terstruktur yang melibatkan berbagai pihak,” lanjutnya.
Djamu mengutip pernyataan Pj Bupati Bandung Barat dalam sebuah rapat koordinasi yang mengatakan bahwa persoalan skala prioritas merupakan urusannya.
Hal terpenting menurut Djamu adalah para pejabat dan jajaran Pj Bupati mampu melakukan mapping (pemetaan) atas warga terdampak serta solusi yang akan dilakukan.
Menanggapi hal tersebut, akhirnya Djamu merekomendasian bebrapa langkah penanganan kekeringan di KBB melalui alokasi anggaran yang menurutnya lebih efektif dan efisien
1. Pembuatan sumur resapan
Merupakan rekayasa teknis konservasi air dengan tujuan untuk menampung air disaat musim hujan tiba, sehingga air yang berada didalam nantinya dapat menjadi cadangan di musim kemarau.
Kegiatan ini menurut Djamu dapat dibuat sederhana di halaman rumah warga.
2. Pembuatan MCK
Merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan secra bersama dalam sebuah lingkungan pemukiman dengan potensi air dalam tanah dapat dieksploitasi melalui pengeboran.
3. Pembuatan bak penampung air
Pembuatanya dapat dilakuakn pada lingkungan dengan kondisi sering mengalami kekurangan air bersih. Bak penampungan ini dapat dikelola oleh warga setempat secara bersama-sama.
4. Bantuan air bersih
Dapat dilakukan berupa kegiatan distribusi air bersih dengan menggunakan armada BUMD KBB dibidang pengelolaan air bersih, dan sejenisnya.
