Kabupaten Bandung – Bupati Bandung, Dadang Supriatna menghadiri seminar yang dilaksanakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bandung di Gedung Dewi Sartika, komplek Pemkab Bandung, Senin (13/3/2023).
Saat diwawancara usai mengikuti seminar bertajuk ‘Keterbukaan Informasi Publik dan Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Pendidikan’ tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara acara, dalam hal ini IJTI dan pihak yang terlibat menggelar seminar tersebut.
“Seminar yang dilaksanakan oleh IJTI, Disdik (Dinas Pendidikan) Kabupaten Bandung, dan Pak Kapolresta ini sangat luar biasa. Karena memang, saya ingin membenahi sistem pendidikan di kabupaten Bandung yang notabene masih cukup jauh,” akunya.
Kalau indeks daya beli kita ini meningkat, kesehatan juga meningkat. Nah, untuk pendidikan meski meningkat tapi tidak begitu signifikan.
Dadang mengungkapkan, Indeks daya beli masyarakat dan kesehatan saat ini mengalami peningkatan. Sementara indeks pendidikan di daerah yang dipimpinnya, sekalipun mengalami peningkatan, namun tidak begitu signifikan.
“Setelah saya telusuri, ternyata banyak persoalan dan indikator, diantaranya kekurangan pegawai, kemudian hubungan antara kepala sekolah dengan teman-teman media. Sebelumnya sebagian kepala sekolah pada takut sama media, padahal tidak semua insan pers berbuat seperti itu. Dan itu tentunya hanya sebagian oknum teman-teman yang perlu kita perhatikan.
Menurutnya, kepala sekolah atau guru tidak perlu ragu dalam menghadapi wartawan. Ia menyatakan agar seluruh Kepala Sekolah menyampaikan apa adanya jika diwawancarai wartawan.
“Untuk kepala sekolah gak usah ragu, soal BOS sampaikan saja apa adanya. Kalau seandainya ada oknum yang mengejar, tinggal sampaikan saja kepada Pak Kapolres, karena ini negara hukum. Seminar keterbukaan publik IJTI ini tentunya menjadi solusi atas permasalahan tersebut,” kata Dadang.
Dalam kesempatan itu Dadang juga membeberkan kondisi sektor pendidikan di Kabupaten Bandung. Ia bahkan menjelaskan rasio jumlah guru PNS yang sangat jauh perbandingannya dengan kebutuhan kabupaten Bandung.
“Tolong informasikan juga, kondisi faktual di lapangan ada sekolah yang PNS-nya cuma satu orang. Padahal setelah saya hitung, ternyata kita butuh 34.000. Sementara saat ini, PNS kita hanya 13.000, belum lagi setiap tahun ada 1.500 yang pensiun. Artinya kita masih kekurangan delapan ribuan.
Hal tersebut diakui Dadang, sempat disampaikan kepada Presiden RI, Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Bandung.
Sementara itu ketua IJTI mengaku pernah menerima keluhan dari para guru dan kepala sekolah, terkait pemerasan yang dilakukan oknum insan pers.
“Saya sering menerima keluhannya dari para guru dan Kepala Sekolah tentang pemerasan pada pihak sekolah, yang notabene sebetulnya bukan ranah wartawan,” ungkapnya.
Bahkan diakuinya, ada wartawan yang bekerja tanpa media yang jelas. Oknum wartawan sebut kata Rezitya, mendatangi sekolah dan meminta sejumlah uang.
“Wartawan hanya boleh meliput sesuai fakta, tidak boleh terlalu jauh seperti itu. Bahkan banyak juga wartawan tanpa surat kabar, mereka datang ke sekolah dan meminta uang,” imbuhnya.
Saat ditanya terkait aduan masyarakat tentang masih adanya wartawan yang meminta sejumlah uang ke sekolah dan instansi lainnya, Reztiya berharap seluruh wartawan dapat menjaga independensi.
“Dalam kode etik kita dituntut profesional agar independensi kita terjaga, sekaligus sebagai pilar keempat dalam demokrasi kita Menyuarakan atau memberitakan sesuai fakta di lapangan. Jadi, Pejabat atau siapapun tidak perlu takut dengan wartawan, karena tugas kita hanya memberitakan, gak lama,” tandasnya.
Sedikitnya 200 kepala SMP se-kabupaten Bandung mengikuti seminar ‘Keterbukaan Informasi Publik dan Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Pendidikan’ yang digelar IJTI. Beberapa tokoh seperti Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo, Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, serta praktisi media.
