Kabupaten Bekasi – Pasca ditetapkannya status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi dan pembentukan Tim Komando Tanggap Darurat, kegiatan penangan bencana Banjir di Kabupaten Bekasi semakin intens dilakukan.
Rapat evaluasi virtual pun dilaksanakan guna mengetahui informasi terbaru seputar dampak banjir yang menggenang di sejumlah kecamatan. Rapat yang dihadiri seluruh perangkat daerah dan unsur Forkopimda tersebut, digelar di Gedung BPBD, Komplek Pemkab Bekasi, Kamis (2/3/2023).
Pejabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan mewajibkan setiap kecamatan memperbaharui informasi perkembangan situasi di wilayahnya setiap hari. Meski. Menurutnya, kondisi beberapa titik terdampak banjir sudah tampak perubahan yang lebih baik.
“Saya minta agar setiap harinya Muspika melakukan update data. Ini penting untuk menentukan langkah penanganan dan pengambilan keputusan. Saat ini, beberapa titik sudah mulai surut banjirnya,” kata Dani.
Tak hanya sekedar informasi, Dani ingin setiap updating laporan juga memuat data lengkap yang disajikan dalam format grafik, terkait jumlah titik bencana, jumlah warga terdampak, jumlah titik pengungsian, dan komponen lainnya.
“Harapan kita tentu grafiknya terus menurun, namun bila ada kenaikan di salah satu wilayah, maka akan menjadi konsen kita,” kata Dani Ramdan.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi menerangkan, rapat evaluasi tersebut dilaksanakan guna menentukan langkah yang akan dilakukan selanjutnya dalam masa Tanggap Darurat yang ditetapkan sejak 27 Februari hingga 12 Maret 2023.
“Ya, ini hari kedua, mungkin nanti akan terlihat lagi perkembangannya, bisa berupa penambahan jumlah titik yang surut banjirnya, atau mungkin yang sebaliknya, permukaan Air meninggi. Namun sesuai arahan Pejabat Bupati, rapat ini agar dilaksanakan setiap hari,” ujar Dedy.
Ia mengaku, pihaknya juga saat ini terus membahas perkembangan mitigasi bencana yang dilaksanakan di beberapa wilayah bersama PMI dan Baznas Kabupaten Bekasi.
“Kita juga membahas seluruh aspek penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan OPD. Selain penanganan seperti evakuasi dan distribusi bantuan, kedepannya kita akan upayakan strategi penanganan lainnya,” sambungnya.
Dedy mengklaim, pendirian posko Tanggap Darurat Bencana mempermudah inventarisasi titik banjir pesawahan dan permukiman warga, termasuk menginventarisir upaya yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah daerah.
