Kabupaten Bekasi – Untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik dan bersih dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Pj Bupati, Dani Ramdan mendorong tim Sapu Bersih Pungutan Liar alias Saber Pungli untuk tidak ragu melakukan tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran berupa pungutan liar.
Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama UPP Saber Pungli Kabupaten Bekasi di komplek Pemkab, Cikarang Pusat, Senin (9/1/2023). Rapat yang diikuti Inspektorat, unsur Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, dan Polres Metreo Bekasi tersebut berlangsung dengan agenda pembahasan langkah penindakan Saber Pungli.
Seusai rapat, Dani mengaku mendorong agar dalam kegiatannya di 2023 ini, Saber Pungli mengarah pada langkah penindakan.
“Ya, selama ini disinyalir masih ada pelayanan publik yang disertai pungutan liar. Tahun lalu kita sudah banyak melakukan sosialisasi. Maka, di tahun 2023 ini saya mendorong agar kita mulai menuju ke arah tindakan,” ujar Dani.
Dengan tegas Dani mengatakan, siapapun yang terbukti melakukan tindakan pungli maka akan ditindak berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk dengan ancaman pidana.
“Walaupun hanya memungut seratus atau dua ratus ribu misalnya, kalau tertangkap dan terbukti masuknya Tipikor (tindak pidana korupsi), jadi cukup berat,” tegasnya.
Dikatakan Dani, Saber Pungli akan membuka hotline yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan merasa dirugikan dengan adanya pungli. Lebih lanjut ia katakan, masyarakat harus melengkapi laporannya dengan bukti yang cukup kuat. Ia tidak ingin poelapor justru malah terkena tindakan hukum dengan dugaan membuat laporan palsu.
“Dengan penetapan SK yang baru nanti, kami akan umumkan hotline agar masyarakat bisa langsung melapor. Tapi laporannya juga tentu harus disertai bukti yang cukup kuat, jangan sampai jadi fitnah,” imbuhnya.
Anggota UPP Saber Pungli merupakan tim yang dibentuk dari bebrapa unsur. Diketahui, unsur yang terlibat diantaranya dari Inspektorat, Kejari, dan yang terbanyak dari Polres Metro Bekasi.***(jnn).
