Ema Sumarna Jelaskan Dua Langkah Strategis Pemkot Bandung Tekan Inflasi

Bandung Raya791 Dilihat

Kota Bandung – Dalam rangka mengendalikan angka inflasi daerah, Pemerintah kota (Pemkot) Bandung disebut akan menggulirkan beberapa langkah strategis yang secara langsung menyentuh masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Tim Harian Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, Kamis (12/1/2023).

Disebutkan Ema dalam rapat koordinasi, strategi pertama yaitu berupa kegiatan padat karya. Langkah ini akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung.

Strategi yang dilakukan Pemkot Bandung berikutnya, adalah dengan menggulirkan bantuan modal untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ada 4.449 pelaku UMKM yang akan mendapatkan bantuan modal masing-masing sebesar Rp 450 ribu.

“Upaya Pemkot dalam menekan inflasi adalah dengan mengutamakan kegiatan yang bersifat direct effect kepada masyarakat, misalnya pasar murah, apalagi menjelang Ramadan dan lebaran, kami pikir ini cukup strategis dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat,” kata Ema.

Program padat karya disebutnya bukan kali pertama ini saja dilaksanakan. Tahun sebelumnya kata Ema, Pemkot Bandung juga melaksanakan kegiatan serupa, dimana setiap orang memperoleh upah Rp 133 ribu perharinya, selama 10 hari.

“Selain itu, ada beberapa kegiatan lain yang juga tetap kita lakukan, seperti pemantauan harga supaya terkendali, jaminan ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi untuk mengendalikan kelangkaan,” tuturnya.

Ema menyebut, kota Bandung merupakan daerah penyumbang inflasi tertinggi di Jawa Barat. Penyebabnya adalah naiknya harga telur dan ayam, serta daging sapi jelang Natal 2022 dan tahun baru 2023..

“Apalagi Kota Bandung sangat tergantung pada produk hasil dari daerah sekitarnya. Karena Kota Bandung merupakan daerah kolektif distributor kebutuhan pokok, tentunya itu berpengaruh terhadap inflasi yang terjadi,” imbuhnya.

Di sisi lainnya, Asisten Daerah (Asda) Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar, Taufiq Budi Santoso menyebut, inflasi Jabar selama tahun 2022 mencapai 6,04 persen. Ini menjadi inflasi tahunan tertinggi dalam delapan tahun terakhir.

Lebih lanjut Taufiq menyebut beberapa daerah di Jawa Barat dengan laju inflasi tertinggi pada Desember 2022. Daerah yang ia dimaksud diantaranya Kota Bandung dengan inflasi sebesar 2,04 persen, disusul Kota Tasikmalaya dengan 0,53 persen, Kota Sukabumi dengan 0,50 persen, Kota Bogor 0,49 persen, Kota Bekasi 0,46 persen, Kota Cirebon 0,35 persen, dan Kota Depok 0,32 persen.

“Pada Desember 2022 kemarin terjadi inflasi sebesar 0,74 persen. Ada tiga komoditas yang memberikan andil lumayan tinggi yaitu bensin, bahan bakar rumah tangga, dan tarif air minum,” ungkapnya.

Lebih lanjut Taufiq menjelaskan tentang langkah-langkah pengendalian inflasi pust dan daerah dengan pengendalian pasokan, subsidi transportasi, operasi pasar, dan lainnya.

“Tidak hanya dengan langkah tadi, kami infokan bahwa aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (Silinda) Jabar telah berintegrasi dengan Aplikasi Real Time Berbagi Informasi (Arimbi) Kota Bandung untuk menampilkan informasi secara real time dari sumber data,” tuturnya.

 

Ditambahkannya, ada enam langkah kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, yaitu:

1. Operasi pasar murah

2. Sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang

3. Kerjasama dengan daerah produsen komoditas untuk kelancaran pasokan

4. Gerakan masyarakat menanam

5. Realisasi belanja tidak terduga (BTT), dan

6. Dukungan APBD terhadap transportasi.***(amd).

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *