Kabupaten Bandung – Staf Ahli Bupati Bandung Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, Mochamad Usman mewakili Bupati Bandung, Dadang Supriatna dalam kegiatan sosialisasi tahapan dan konsolidasi pengamanan Pemilu 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Bandung, Selasa (29/11/2022).
Usman mengatakan, kegiatan di Hotel Sutan Raja, Soreang tersebut menjadi awal berbagai pihak melakukan konsolidasi dan mengoptimalkan peran masing-masing untuk tercipta pemilu yang sehat, tertib, dan sukses.
“Alhamdulillah, yang dikhawatiran sosialisasinya kurang, ternyata KPU membuktikan di tahapan awal rekrutmen adhoc PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) melebihi dari yang ada,” ujarnya.
Sosialisasi dikatakan Usman, perlu dilakukan secara masif, terutama yang berada di wilayah. Usman mengungkapkan, dalam sosialisasi hari ini ia mendapatkan informasi bahwa di kabupaten Bandung saat ini telah ada 155 orang petugas PPK yang tersebar di 31 kecamatan.
“Ada sekitar lebih dari 1.700 orang yang mendaftar ke KPU dalam rekrutmen PPK, untuk tahap berikutnya akan kembali dilakukan pengecekan. Sosialisasi, koordinasi, dan komunikasi harus terus berjalan dengan baik, baik itu penyelenggara dengan aparat pengamanan, juga pihak Pemda yang memberikan fasilitas dan dukungan,” ujarnya.
Usman mejelaskan, peran Pemda dalam pemilu hanya memberikan dukungan sesuai instruksi pemerintah pusat. Demikian halnya dengan pembiayaan menurut Usman, Pemda sebatas membantu, karena biaya pemilu daiambil dari APBN.
Dalam kesempatan yang sama, Usman menyampaikan harapan agar KPU dan Bawaslu dapat bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
“Khusus di Pemda sendiri, yang mendukungnya adalah aspek kesekretariatan. Nanti ada PPS di desa, perlu kantor dan fasilitas ruangan. Kemudian PPK di kecamatan, difasilitasi oleh camat. Juga nanti ada sekretariat PPK dan PPS yang juga melibatkan ASN di kecamatan. Termasuk pegawai di desa,” ujarnya.
Terkait pengamanan, Usman berharap seluruh unsur dapat bekerjasama sesuai dengan arahan yang disampaikan pimpinan masing-masing kewilayahan, Danramil, dan Kapolsek
“Nanti semuanya berkolaborasi mendukung dan melakukan antisipasi terhadap kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya titik-titik rawan banjir, makanya dalam sosialisasi hadir juga unsur BPBD yang sudah melakukan pemetaan TPS yang berpotensi rawan banjir dan sudah diantisipasi sejak sekarang,” katanya.
Menyinggung anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Usman mengungkapkan hal tesebut telah diantisipasi dengan danna cadangan.
“Dana cadangan ini akan selesai dalam tiga tahap, yaitu dimulai tahun 2022, 2023, dan mudah-mudahan dipenuhi dan selesai pada 2024. Tinggal yang berkaitan dengan kebutuhan penganggaran, harus banyak koordinasi dengan Badan Kesbangpol dan Kabag Tapem,” ungkapnya.***(bds).
