Kota Bandung – Pemerintah Kota Bandung terus mendorong agar produk lokal masuk sebagai katalog pengadaan barang dan jasa.
Terbukti, selagi ini sudah tersedia 3.822 barang dan jasa dengan kuantitas penyedia 248 pada katalog pengadaan barang dan jasa Kota Bandung.
Mulai dari servis kendaraan, makanan dan minuman, jasa pengelolaan, sovenir dan sebagainya.
Kota Bandung pun masuk 10 besar Pemda Penyelenggaran Katalog Lokal dengan nilai transaksi terbesar yakni Rp 137,1 miliar.
“Saya berharap, bagian pengadaan barang dan jasa bisa berperan di dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat bagi Kota Bandung dengan memprioritaskan pemakaian produk di dalam negeri dibandingkan produk impor,” kata Yana Mulyana.
Menurut Yana, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah merupakan salah satu penggerak mutlak perkembangan roda perekonomian di Kota Bandung.
Oleh sebab itu, unit kerja bagian pengadaan barang dan jasa perlu punyai sifat strategis, kolaboratif, dan pro aktif agar menjadi pendorong suksesnya pembangunan di Kota Bandung.
Hal tersebut, lanjut Yana, sesuai dengan instruksi presiden republik indonesia no 2 tahun 2022 yang berkenaan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk di dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
Kendati itu, ia lakukanya dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Harus disadari bahwa pemakaian Produk Dalam Negeri (PDN) di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan upaya untuk menggerakan perkembangan dan pemberdayaan industri di dalam negeri,” katanya.
Menurutnya, PDN bisa meningkatkan nilai tambah, seperti menyerap tenaga kerja.
“Jika membeli produk lokal sudah pasti bisa meningkatkan perkembangan UMKM Kota Bandung,” ujarnya.
Menurutnya, ketika hinbauan pertolongan bencana gempa bagi warga Cianjur, para PNS diminta untuk menyatukan donasi. Hasilnya dibelanjakan bermacam cara pertolongan yang barangnya merupakan produk lokal.
“Kemarin hasil donasi itu dibelanjakan kepada UMKM. Sehingga dana yang di peroleh dari warga kembalikan kepada penduduk melalui UMKM ini,” ujarnya.***(amd).
