Kota Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menghadiri kegiatan Gelar Pangan Murah yang diselenggarakan di taman Kiara Artha Park, kota Bandung, Selasa (8/11/2022). Acara tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XLII tingkat provinsi Jawa Barat.
Dalam acara yang akan digelar selama dua hari (Selasa-Rabu) tersebut, Uu mengatakan, HPS menjadi meomentum memperkuat kolaborasi semua pihak untuk menjaga ketahanan pangan di Jabar
“Alhamdulillah, kami telah dibantu pemerintah dari berbagai tingkatan. Mulai dari pemerintah, pemerintah kota dan kabupaten, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga lain, membantu terhadap ketersediaan pangan Jawa Barat. Sehingga, Jawa Barat bisa seperti ini,” ujarnya.
Sebagai salah satu lumbung pangan Indonesia, Jawa Barat menurut Uu memiliki banyak sumber pangan, mulai dari komoditas pertanian, peternakan, hingga kelautan.
“Kita harus bersyukur dengan limpahan anugerah dari Allah SWT. Mari kita sama-sama bergerak dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan di Jawa Barat,” ucapnya.
Gelar Pangan Murah dikatakan Uu, merupakan salah satu cara Pemprov Jabar memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau, bahkan dibawah harga pasar.
“Ini adalah program pemerintah untuk memberikan kecukupan pangan terhadap masyarakat,” katanya.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengatakan, peringatan HPS di Jawa Barat dengan tema Leave No One Behind, menjadi bukti bahwa Jawa Barat mampu melakukan kontrol terhadap laju inflasi di provinsi dengan jumlah penduduk hampir 50 juta tersebut.
Arief mengatakan, sektor pangan berkontribusi luas terhadap inflasi nasional. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi bagi pemerintah provinsi Jawa Barat.
“Jawa Barat adalah lumbung pangan nasional dan salah satu yang terbaik. Sehingga izinkan kami dari Bapanas mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov Jawa Barat,” imbuhnya.
Dia akhir pernyataannya, Arief memastikan ketersediaan 11 komoditas pangan akan cukup hingga akhir 2022, hal tersebut menurutnya telah sesuai dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2022. Saat ini dikatakan Arief, semua pihak memiliki tugas menjaga stabilitas harga dengan melakukan pemantauan dan intervensi secara berama-sama.***(Oha).
