Kabupaten Bandung – Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Bandung melaksanakan pemutakhiran (updating) data masyarakat kabupaten Bandung. Updating tersebut menurut kepala BPS kabupaten Bandung, Agung Hartadi merupakan sebuah langkah terbaik yang bertujuan untuk memperoleh data lengkap yang dapat digunakan dalam perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Ini merupakan program terintegrasi, satu data dalam perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kedepannya seluruh penjaminan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat akan menggunakan data registrasi sosial ini”, papar Agung.
Sebelumnya BPS kabupaten Bandung menurut Agung telah melaksanakan rekrutmen petugas BPS yang diperbantukan dalam memperoleh data langsung dari masyarakat. Program registrasi sosial yang dimaksud Agung dilaksanakan secara bertahap dengan progres tahunan.
“Tahapannya tahun ini hanya pendataan, tahun depan data itu diolah, kemudian data itu akan dimusyawarahkan ditingkat desa dengan forum konsultasi publik, sehingga menghasilkan data yg representatif dan valid. Sekali lagi data terbaru ini nantinya digunakan untuk penjaminan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial”, jelasnya.
Disinggung perihal pesta demokrasi pada 2024 mendatang, Agus memastikan program registrasi sosial BPS tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan persiapan pemilu.
Ini tidak ada kaitan dengan pilpres, ini satu data untuk perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Data yang digunakan saat ini adalah berbasis tahun 2015. Namun sekarang ditera ulang dengan membentuk ekosistem data dan pemeliharaan data yang lebih baik. Seluruh instansi dapat menggunakan data ini”, tambah Agung.
Registrasi sosial tersebut menurut Agung juga akan menghasilkan ranking tingkat sosial masyarakat. Ranking yang dimaksud menurutnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerentanan kemiskinan.
“Ada 80 variabel yg menentukan ranking masyarakat, mulai dr kemiskinan ekstrem, miskin, hampir miskin, sampai golongan ekonomi menengah atas. Perlindungan sosial yang dimaksud bukan hanya untuk yang miskin tetapi juga untuk yang hampir miskin dan menengah atas agar jangan sampai jatuh ke tingkat miskin”, imbuhnya.
Sedikitnya 5700 petugas telah direkrut oleh BPS untuk disebarkan ke setiap desa di kabupaten Bandung. Ribuan petugas tersebut bekerja secara door to door mendata kondisi masyarakat secara lebih real. Agus mengatakan, selama bertugas mereka dilengkapi dengan tanda pengenal, surat tugas dan tas beratribut logo BPS.
“Dihimbau kepada petugas agar dalam bekerja tetap memiliki integritas dan komitmen tinggi. Kepada masyarakat juga agar menjelaskan sejelas-jelasnya kepada petugas sesuai kenyataan yang ada”, pungkas Agung.***(bds).
