Kota Cimahi – Sistem perparkiran di Pasar Atas Cimahi mendapat sorotan Anggota Komisi II DPRD Kota Cimahi Dede Latif. Tak hanya soal berubahnya sistem menjadi elektronik, ia juga menyoroti penggunaan sumber daya manusia.
Perubahan sistem parkir di Pasar Atas saat ini, diakui Dede Latif sebagai sebuah upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menuju pengelolaan yang lebih profesional. Namun diharapkan memperhatikan warga Kota Cimahi sendiri.
“Memang benar Pemerintah Kota Cimahi ingin pengelolaan parkir ini dilakukan secara lebih profesional melalui mekanisme tender. Namun, masyarakat lokal tetap harus dirangkul,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Baca juga: Suasana Haru Warnai Pertemuan Ayah dan Anak Oleh Polsek Cipeundeuy
Persoalan pelibatan warga Cimahi menurut Dede sangat penting, mengingat saat ini jumlahnya masih terbatas. Di sisi lain, pelibatan warga luar Cimahi justru lebih banyak, bahkan sejak proses lelang tender pengelolaan parkir di pasar tradisional itu.
Kondisi tersebut menurutnya menjadi konsekuensi dari dinamika dan perkembangan kewenangan yang terjadi, sehingga kerap beririsan dengan pemerintah provinsi yang berpotensi munculnya pelibatan warga luar kota.
Tantangan lain dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal kata Dede juga dihadapkan pada persyaratan administratif, termasuk aspek legalitas berupa badan hukum (perusahaan).
Baca juga: BKN Minta Dukungan DPR Hindari Pemutusan Hubungan Kerja PPPK
Diketahui politisi PKB itu, peserta lelang berasal dari luar kota Cimahi seperti Cianjur, bahkan berasal dari Bekasi.
Untuk itu dirinya berharap agar hadir sebuah kebijakan yang berpihak kepada warga sekitar dalam komposisi yang lebih besar. Karena pengelolaan parkir bukan sekadar pendapatan daerah tetapi juga mata pencaharian sebagian warga.
“Kalau bisa 70 persen untuk warga pribumi dan 30 persen dari pengusaha, atau minimal 60:40,” ujarnya.
Baca juga: Wali Kota Cimahi Ingatkan WFH Tak Ganggu Pelayanan Publik
Dengan emikian, ia berharap terjadi keseimbangan antara transformasi pengelolaan perparkiran yang lebih profesional dengan upaya pemberdayaan warga lokal.***(Heryana)
