Kota Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar berencana meminjam uang kepada Bank BJB untuk membiayai sejumlah pembangunan infrastruktur.
Dalam sebuah video yang tersebar pada Sabtu (29/2/2026), Dedi Mulyadi menjelaskan jika rencana utang itu saat ini masih dalam proses analisis dan kajian, jika pun hal itu dilakukan bukan karena Pemprov tak memiliki uang.
“Ini baru rencana, karena masih kami kaji. Jika pun terjadi, karena karena kami masih memiliki tagihan ke pemerintah pusat, yaitu pembayaran dana bagi hasil (DBH) pajak 2024-2025, perkiraan hampir 1,4 triliun,” ungkap KDM.
Baca juga: Genteng Jatiwangi Dipilih Kementerian PKP Penuhi Proyek Jutaan Unit Rumah
Alasan lainnya disebutkan KDM, yakni adanya penundaan DBH pajak tahun 2026 senilai Rp2,430 triliun. Dengan demikian Pemprov sebenarnya masih memiliki uang lebih dari Rp3 triliun yang tertunda di pemerintah pusat.
Dirinya juga menegaskan jika nilai APBD Provinsi Jawa Barat 2026 masih tetap di angka Rp31 triliun. Angka tersebut, kata KDM tidak mengalami perubahan.
Seluruh pernyataan KDM dalam video tersebut merupakan jawaban atas adanya sebuah narasi yang menyebutkan bahwa Pemprov kekurangan uang akibat kebijakan KDM menghapus pajak kendaraan bermotor beberapa waktu lalu.
Baca juga: Wali Kota Cimahi Tegaskan Program Sibesti Hanya Bagi Warga Kurang Mampu
Dalam narasi yang beredar juga menyebut bahwa kebijakan tersebut sebagai sebuah blunder sang gubernur, sehingga Pemprov kehilangan potensi pajak Rp2 triliun dan harus berutang.
Dengan tegas KDM mengatakan narasi tersebut keliru. Menurutnya, melalui kebijakan penghapusan pajak, Pemprov justru diuntungkan dengan hadirnya jutaan pembayar pajak baru.
“Pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) justru sangat menguntungkan, mampu meningkatkan pendapatan PKB. Bahkan kita mendapat tambahan 1,4 juta pembayar pajak baru,” jelasnya.
Baca juga: Polda Jabar Mulai Persiapkan Operasi Kawal Mudik Idulfitri 1447 Hijriyah
Dalam video tersebut, KDM menyebutkan sejumlah infrastruktur yang akan dibangun. Diantaranya jalur Puncak 2 Rp1 triliun lebih, underpass Cimahi Rp150 miliar, underpass Citayam Rp170 miliar, serta flyover Bekasi RP270 iliar.
“Ini kebutuhan, dan kami tetap akan melakukan telah. Jika pun terjadi pinjaman, pinjaman itu hanya berlaku saat saya memimpin. Dilunasi maksimal tahun 2030, tidak akan membebani kepemimpinan berikutnya,” pungkasnya.
