Kota Bandung – Indikator Politik Indonesia mengungkap tingginya capaian tingkat kepuasan masyarakat tehadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam acara rilis “Setahun KDM dan Evaluasi Publik atas Kinerja Pemprov Jawa Barat”.
Peneliti Utama pada Indikator Politik Indonesia Prof Burhanuddin Muhtadi melalui data hasil survei yang dilakukan lembaga itu, menampilkan angka 95,5 persen tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Dedi Mulyadi.
Angka kepuasan masyarakat yang nyaris sempurna itu dicapai Gubernur yang akrab disapa KDM dalam kurang dari satu tahun memimpin Provinsi Jawa Barat.
Baca juga: Dua Nama Tokoh Sejarah Resmi Gantikan Nama Ruas Jalan di Kota Cimahi
“Ini menandakan bahwa gebrakan-gebrakan di awal masa jabatan Dedi Mulyadi pascapelantikan tidak hanya mendapat antusias yang sangat tinggi dari warga Jawa Barat, tapi evaluasi atas pelaksanaannya juga mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi,” kata Burhanudin di El Hotel, Kota Bandung, Senin (16/2/2026).
Ia menjelaskan, angka tersebut diperolehnya melalui survei yang dilaksanakan pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026, dengan melibatkan 800 responden dari 27 kabupaten/kota Se-Jawa Barat.
Burhanudin menyebut 95,5 persen merupakan angka yang sangat tinggi. Capaian itu pun menurutnya relatif stabil dengan yang didapatkan di 100 hari kerja KDM pada Mei 2025 lalu.
Baca juga: Ketika Polisi dan Insan Pers Kumpul dalam Acara Munggahan Polresta Bandung
Salah satu gebrakan KDM di awal memimpin Jabar adalah ketika menghapus tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun-tahun di bawah 2024.
Selain berdampak pada pemberian insentif pajak bagi masyarakat, penghapusan PKB berikut dendanya tersebut juga mendorong munculnya 1,4 juta wajib pajak baru.
Lewat sosialisasai yang massif serta pengelolaan hasil pajak yang transparan, program tersebut juga dinilai mendapat kepercayaan dan dukungan sangat tinggi dari masyarakat.
Baca juga: Lewat Sidang Isbat Pemerintah Resmi Tetapkan Awal Ramadan 1447 Hijriyah Jatuh Hari Kamis
Sejumlah program dan kebjakan lain jua disinggung Burhanuddin memberikan dampak positif akan tingginya kepuasan publik terhadap KDM. Sebut saja larangan study tour, penetapan jam malam bagi pelajar serta program barak militer bagi siswa bermasalah.
Yang masih kentara dan menjadi perbincangan publik hingga kini adalah pembangunan infrastruktur, terutama jalan yang selalu mendapat dukungan dan apresiasi dari masyarakat Jawa Barat.
Tak hanya jalan, pembangunan infrastruktur lainnya juga menjadi konsen dari Pemprov Jabar dibawah kepemimpinan KDM. Misalnya penerangan jalan umum (PJU), hingga listrik gratis.
Baca juga: Jadi Runner up Juara Umum Taekwondo ITN Open IX, TBI Team Konsisten Cetak Prestasi
Beberapa gebrakan lain seperti pada sektor lingkungan melalui normalisasi daerah aliran sungai (DAS), serta penutupan tambang ilegal, terbukti memuaskan masyarakat.
Menariknya, di tengah fenomena efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat dan berdampak pada hilangnya sebagian anggaran di Jabar, KDM justru dinilai berhasil melakukan realokasi dan efisiensi anggaran.
Beberapa pengeluaran yang dianggap tidak terlalu penting dialihkan oleh mantan Bupati Purwakarta dua periode itu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Baca juga: Survei Indikator Politik Indonesia Ungkap Warga Jabar Nyatakan Puas Atas Kinerja KDM
“Menurut catatan BPS, dalam situasi yang sangat tertekan akibat dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tersebut, Jawa Barat menunjukkan performa perekonomian yang lebih baik dibanding rata-rata nasional di tahun 2025,” jelasnya.
Diketahui, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sukses mencapai 5,8. Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional.
Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran Firman Manan, menanggapi hasil survei yang tinggi tersebut sebagai dampak dari kebijakan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat pada empat sektor, yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan cara menggenjot pendapatan daerah.***(Heryana)
